PEKANBARU, LIPO - Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mempertanyakan capaian target dividen PT Riau Petroleum yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp500 miliar pada tahun 2026. Hal itu disampaikannya usai rapat bersama jajaran PT Riau Petroleum yang dihadiri Direktur Operasional Fajar Muhardi dan Direktur Keuangan Ganesya, Kamis 26 Juni 2026.
Dalam rapat tersebut, Komisi III meminta penjelasan terkait perkembangan kinerja perusahaan setelah enam bulan berjalan di tahun 2026. Dikatakan Edi Basri, hingga kini belum terlihat kepastian bahwa target tersebut dapat dicapai.
"Kita mempertanyakan bagaimana capaian yang ditargetkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp500 miliar untuk tahun 2026 ini. Kita tanyakan progresnya, tetapi sampai sekarang rasanya belum ada kepastian untuk bisa mencapai target itu, padahal sudah enam bulan berjalan," kata Edi Basri.
Edi menjelaskan, berdasarkan pemaparan dalam rapat, setoran yang akan diterima pemerintah daerah pada tahun 2026 dari hasil kinerja tahun 2025 diperkirakan hanya sekitar Rp30 miliar.
"Karena belum terhitung secara baik, tetapi untuk 2025 yang nanti menjadi setoran pada 2026 hanya sekitar Rp30 miliar dari Riau Petroleum. Jadi target Rp500 miliar itu bagaimana mencapainya, itu yang menjadi pertanyaan," ujarnya.
Menurut polisi Gerindra ini, saat ini PT Riau Petroleum masih bergantung pada pendapatan dari pembagian dana Participating Interest (PI). Sementara itu, kegiatan investasi di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) masih berfokus pada pembukaan sumur-sumur baru sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan.
"Riau Petroleum memang masih mengandalkan pembagian dana PI. Di sisi lain, PHR masih dalam proses investasi dan pembukaan sumur baru, sehingga belum besar yang bisa kita harapkan dari Riau Petroleum," jelasnya.
Selain itu, Riau Petroleum belum memiliki lini usaha produktif yang mampu menghasilkan pendapatan tambahan. Ditambah lagi aset berupa alat pengeboran minyak dan gas (rig) yang hingga kini belum beroperasi karena proses perizinan yang belum selesai.
"Rig yang dibeli sampai sekarang juga belum operasional. Padahal sudah dimulai sejak akhir Desember 2025, sekarang sudah Juni 2026, tetapi izin-izinnya belum selesai. Kita juga belum tahu kapan bisa mulai beroperasi, usaha lain juga belum ada," katanya.
Melihat kondisi tersebut, Komisi III mendorong agar PT Riau Petroleum segera mengembangkan sektor hilirisasi sebagaimana arahan Gubernur Riau. Karena Ia menilai perusahaan tersebut masih tergolong sehat, meski belum dalam kondisi yang benar-benar kuat.
"Kita dorong sesuai keinginan Pak Gubernur, Riau Petroleum sebagai perusahaan yang dianggap masih sehat. Saya bilang sehat, tetapi belum bugar. Karena itu, perusahaan harus mulai membangun industri hilirisasi, khususnya minyak goreng. Itu yang paling jelas peluangnya di depan mata," ujarnya.
Selain hilirisasi, Edi juga meminta percepatan kerja sama operasi (KSO) dengan Agrinas. Menurutnya, kesempatan tersebut tidak boleh terlewat hanya karena terlalu lama mempertimbangkan prospek ekonomi.
"Yang kedua dipercepat kerja sama KSO dengan Agrinas. Jangan pertimbangkan prospek ekonominya dulu sebagaimana yang sempat disampaikan dalam paripurna. Menurut saya, kejar dulu kontraknya. Karena kalau semakin lambat, jangan-jangan kesempatan itu diberikan kepada pihak lain. Tidak ada jaminan mereka akan terus menunggu kita," tegas politisi Gerindra ini.
Ia menambahkan, setelah kerja sama berhasil diperoleh, barulah dilakukan evaluasi terhadap kondisi di lapangan serta negosiasi mengenai skema pembagian hasil.
"Menurut saya kondisi apapun ambil dulu kesempatan itu. Berapa pun luas lahannya yang didapat untuk daerah, setelah itu baru kita lihat kondisi faktualnya dan kita negosiasikan bagaimana pembagian hasilnya dengan Agrinas," pungkasnya.*****