PEKANBARU, LIPO - Memasuki musim panas yang diprediksi oleh BMKG, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali meningkat.
Menanggapi kondisi ini, Anggota Komisi IV DPRD Riau, Muhtarom, mendesak pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, untuk segera mengaktifkan satuan tugas (satgas) di lapangan dan memberikan perhatian serius pada kesejahteraan personilnya.
Muhtarom menilai bahwa selama ini tenaga yang bertugas memantau titik api dan lokasi rawan kebakaran hanya menerima biaya operasional yang jumlahnya kecil, tanpa jaminan penghasilan yang layak.
"Saya pernah mengusulkan agar tim Satgas Api ini diberikan insentif yang cukup. Kerja memantau, mengelilingi lokasi-lokasi rawan kebakaran itu butuh biaya. Yang ada di beberapa kabupaten hanya biaya operasional yang jumlahnya kecil," ujar Muhtarom, Sabtu 6 Juni 2026.
Politisi dari dapil Siak-Pelalawan itu mengatakan, bahwa kerja satgas ini di lapangan sangat berat, medannya jauh, kondisi panas terik, dan mereka harus meninggalkan keluarga. Tanpa dukungan dana yang memadai, ia menyebut hal tersebut tidak adil.
"Bayangkan kalau tidak ada dananya, mereka harus turun ke lokasi yang begitu berat, jauh, kondisi panas, meninggalkan keluarga tanpa ada penghasilan. Ini tidak adil menurut saya. Seharusnya dialokasikan anggaran supaya mereka fokus bekerja. Ada uang yang dibelanjakan di rumah tangganya. Ini manusiawi sekali," tegasnya.
Bahkan, Muhtarom tidak segan untuk mengusulkan pemberian gaji tetap bagi tenaga-tenaga khusus seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Satgas Karhutla, bukan sekadar insentif biaya operasional yang harus dipertanggungjawabkan habis setiap hari.
"Berikan gaji tetap bila perlu. Bukan hanya insentif biaya operasional yang habis untuk kebutuhan di lapangan. Bagaimana kebutuhan di rumahnya," ujar politisi PKB ini.
Menurutnya, mengandalkan kesukarelaan dari masyarakat yang mayoritas bukan orang kaya adalah hal yang sulit. Mereka juga butuh dapur dan nafkah untuk keluarga saat harus siaga dan berkeliling di hutan serta kebun mencegah kebakaran.
"Kalau suka rela, saya pikir hari ini masyarakat pekerja ini bukan orang kaya-kaya. Mereka orang susah yang butuh dapur. Mereka juga berasap ketika berkeliling ke hutan, ke kebun untuk mengawasi kebakaran," ungkapnya.
Selain soal insentif, Muhtarom juga mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga kebun masing-masing dan tidak melakukan pembakaran lahan, apalagi di lahan gambut. Ia meminta pemerintah daerah segera mengaktifkan satgas di masing-masing wilayah dan melakukan pengawasan serta pemantauan lapangan.
"Saya minta warga jaga lingkungan kita masing-masing dari bencana kebakaran. Kepada pemerintah, aktifkan dan fokus pada pengawasan lapangan dengan mengalokasikan anggaran bagi mereka yang bekerja," pungkasnya.*****