Isu Jarang Masuk Kerja Muncul di Medsos, Ketua BK DPRD Riau Imustiar Beri Klarifikasi

Selasa, 28 April 2026 | 12:14:05 WIB
Imustiar/F: LIPO

PEKANBARU, LIPO - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Riau, Imustiar, akhirnya buka suara menanggapi pemberitaan yang menyebut dirinya jarang hadir di kantor dewan. Ia menilai informasi yang viral di media sosial tersebut tidak benar dan cenderung membentuk opini negatif.

Imustiar menyesalkan karena kabar yang tersebar dinilai tidak seimbang. Pasalnya, tidak ada konfirmasi atau klarifikasi yang diminta kepadanya sebelum informasi itu dipublikasikan. Menurutnya, praktik jurnalistik yang baik seharusnya mengedepankan verifikasi dua arah.

"Tidak pernah ada yang menghubungi saya untuk dimintai penjelasan. Seharusnya ada komunikasi dua arah agar sumber informasinya valid," tegas Imustiar, Selasa, 28 April 2026.

Politikus Golkar tersebut membantah tuduhan malas bekerja. Ia mengaku selalu aktif dalam kegiatan resmi DPRD Riau, terutama Rapat Paripurna yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi. Bahkan, dalam sejumlah kesempatan, ia mengaku tiba lebih awal dibanding anggota dewan lainnya sebagai bentuk komitmennya menjalankan amanah rakyat.

Imustiar menjelaskan, jika ada paripurna yang terpaksa ia tinggalkan, hal itu disebabkan oleh alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti gangguan kesehatan atau mendampingi orang tua yang sedang berobat. Ia memberikan contoh pada Ramadhan lalu, di mana dirinya harus menjalani perawatan kesehatan selama hampir dua pekan.

Untuk setiap keperluan ini, Imustiar mengklaim selalu melaporkan dan menginformasikannya kepada pimpinan DPRD, baik melalui staf maupun secara langsung. Ia menegaskan, kepedulian kepada orang tua adalah prioritas di tengah kesibukannya sebagai anggota legislatif.

Terkait ketidakhadirannya dalam rapat komisi atau panitia khusus (pansus), ia menjelaskan bahwa biasanya hal itu disebabkan oleh agenda Badan Kehormatan yang ia pimpin, atau kegiatan resmi di daerah pemilihan seperti sosialisasi rancangan peraturan daerah (ranperda) dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Menurutnya, semua agenda tersebut selalu dikomunikasikan kepada staf dan pimpinan komisi terkait.*****

Terkini