PEKANBARU, LIPO - Komisi I DPRD Riau menggelar rapat bersama Dinas Perhubungan Riau untuk membahas hasil kunjungan ke penyeberangan Roro Dumai-Rupat, Rabu 25 Maret 2026. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Riau, Nur Azmi Hasyim.
Nur Azmi menyampaikan, kunjungan yang dilakukan sebelum Lebaran tersebut bertujuan memastikan penanganan berbagai persoalan di lapangan, terutama saat arus mudik dan momen Lebaran.
Ia mengungkapkan ada tiga poin penting yang menjadi perhatian. Pertama, keterbatasan jumlah kapal Roro yang beroperasi. Dari kebutuhan yang ada, hanya dua kapal yang beroperasi sehingga pelayanan terganggu.
"Kondisi tersebut berdampak pada antrian panjang dan penumpukan kendaraan. Kami minta persoalan ini tidak terulang pada momen-momen besar ke depan," ujar Nur Azmi.
Kedua, fasilitas pelabuhan. Nur Azmi menjelaskan, dua aset di Dumai telah diserahkan ke Kementerian Perhubungan sehingga setiap rencana pembangunan harus melalui izin pusat.
Sementara untuk pelabuhan di Rupat yang menjadi kewenangan provinsi dan daerah, ia meminta pembenahan fasilitas seperti jembatan dan atap. Menurutnya, peristiwa ambruknya fasilitas pelabuhan di Buton harus menjadi antisipasi dini.
Namun, Dinas Perhubungan beralasan anggaran masih diblokir. Padahal, hasil retribusi penyeberangan mencapai hampir Rp4 miliar.
"Seharusnya dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbaikan fasilitas," tegasnya.
Sebagai solusi, Nur Azmi mengusulkan pengelolaan pelabuhan dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar perbaikan lebih cepat tanpa terkendala mekanisme anggaran.
Ketiga, terkait layanan sosial. Nur Azmi kembali mengusulkan agar ambulans yang menyeberang digratiskan, bahkan jika memungkinkan seluruh layanan penyeberangan bagi pasien dibebaskan biaya.
"Alhamdulillah usulan tersebut mendapat respons positif dari Kepala Dinas Perhubungan dan akan segera ditindaklanjuti," katanya.
Nur Azmi menegaskan, kunjungan tersebut merupakan bentuk keseriusan DPRD Riau membenahi pelayanan penyeberangan ke Pulau Rupat.
Ia mengakui masih terjadi lonjakan penumpang yang menyebabkan antrian panjang hingga operasional kapal diperpanjang sampai pukul 23.00 WIB.
Sebelumnya, DPRD juga telah meminta Dinas Perhubungan menyurati Dinas Perhubungan Bengkalis untuk meminta tambahan kapal Roro. Namun, permintaan itu belum dipenuhi karena Bengkalis juga kekurangan armada.*****