LIPO - Dalam arahannya presiden Jokowi memerintahkan ASN dan pejabat meniadakan kegiatan buka puasa bersama. Perintah itu diresmikan melalui Surat Sekretaris Kabinet (Seskab) Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023.
Namun instruksi ini melahirkan polemik di berbagai kalangan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB). Ia menyarankan Jokowi agar tak melarang kegiatan tersebut terutama di instansi pemerintah. Karena ia bersama yang dilakukan umat Islam baik di lingkungan instansi pemerintah. Karena ia khawatir permintaan ini akan dianggap khawatir permintaan untuk meniadakan buka bersama dianggap sebagai gerakan anti-Islam.
Imbauan senada juga disampaikan politisi asal Riau yakni Anggota DPR Fraksi Demokrat Achmad. Ia mengingatkan agar aturan tersebut segera dicabut.
"Saya minta pemerintah mengkaji kembali atau bahkan mencabut edaran tersebut. Terlalu mengada-ada," kata Achmad, Jumat (24/3/2024).
Ia juga menegaskan jika masyarakat sudah tenang dan menyambut gembira bulan suci Ramadhan ini. Sehingga pemerintah diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang membuat publik bingung dan merusak suasana bulan puasa.
"Jangan ada dikotomi dalam menerapkan aturan terhadap menjalankan prosesi keagamaan apapun. Ini namanya inkonstitusional dan bertentangan dengan Undang-Undang," tegasnya.
Anggota Komisi VIII itu menuturkan, bulan puasa adalah momentum bagi semua orang untuk melakukan kebaikan dan terutama bersilaturahmi. Ini tidak hanya umat muslim saja tetapi semua orang menunggu suasana Ramadhan.
"Ini kan momentum orang untuk bersilaturahmi, jadi jangan dibatasi. Karena hak asasi setiap warga negara itu dilindungi. Jangan sampai hanya edaran mengabaikan hak asasi orang," tegasnya lagi.
Achmad mengatakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing dan pemerintah tidak boleh membatasi karena sudah diatur dalam Undang-Undang.
"Jangan menyusahkan masyarakat lagi. Masyarakat sudah mau mulai bangkit, jangan dijatuhkan lagi. Bulan puasa ini momentum juga bagi UMKM untuk bangkit, apalagi usaha catering dan semacamnya. Jadi jangan disusahkan lagi," pungkasnya.
Namun Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membantah anggapan tentang Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) anti-Islam setelah melarang pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) buka puasa bersama (bukber).
Yaqut menyampaikan Jokowi justru sangat memperhatikan umat Islam. Kebijakan soal bukber itu, ucapnya, sekadar arahan presiden terhadap abdi negara.
"Enggaklah (Jokowi anti-Islam), Presiden sangat concern terhadap islam. Presiden sangat perhatian dengan umat Islam," kata Yaqut di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/3/2023).
Yaqut mengatakan larangan bukber untuk pejabat dan ASN diberlakukan karena melihat situasi. Dia berkata Kementerian Agama akan menerapkan hal tersebut bagi ASN dan pejabat di lingkungan mereka.
"Kita sebagai anak buah ya pasti akan mengikuti dong arahan Presiden," pungkasnya. (*16)