PEKANBARU, LIPO - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dinilai gagal dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dinyatakan oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ida Yulita Susanti kepada media, Selasa (28/04).
Sebagaimana dilansir oleh Gagasanriau, Anggota Komisi I tersebut meminta Pemko segera mencabut PSBB Kota Pekanbaru dengan alasan Pemko Pekanbaru gagal memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sehingga bisa terancam kelaparan.
Selain itu, Pemko Pekanbaru juga dinilai tidak transparan dalam proses penganggaran bantuan ke warga.
Pemko Pekanbaru juga tidak pernah melibatkan lembaga legislator dalam membuat keputusan untuk bersama-sama membantu warga yang terdampak wabah virus corona (Covid-19).
"Kita minta Pemko untuk jujur dan transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait bantuan terdampak Covid-19. Jangan beri harapan kalau hanya harapan palsu. karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," tegas Politisi Partai Golkar Pekanbaru tersebut.
Sebab kata Ida, selama ini Pemko Pekanbaru tidak transparan terkait berapa jumlah masyarakat penerima bantuan Covid-19 serta alasan yang menerima dan klasifikasinya seperti apa.
Mengenai jumlah dana yang dikucurkan, berasal dari pemerintah pusat berapa dibantu APBD murni yang direlokasi, juga tidak dibuka secara transparan.
"Bagaimana mekanisme penanggulangan dan siapa pejabat dan stakeholder, mesti jelas," jelas dia.
DPRD Pekanbaru, menurutnya, bisa saja menolak pemberlakuan PSBB oleh Pemko Pekanbaru karena dinilai gagal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak dan tidak secara aktif.
"Pemko juga bahkan tidak pernah melibatkan lembaga DPRD dalam pengambilan keputusan," ungkapnya.
Ditegaskan Ida, Walikota Firdaus tak perlu ngotot memberlakukan PSBB jika tambah menyengsarakan warga.
Jika memang tetap ngotot memberlakukan PSBB maka Firdaus selaku Walikota Pekanbaru harus benar-benar bekerja semaksimal mungkin dan terbuka kepada publik terkait penggunaan anggaran. (lipo*1/GRC)