PEKANBARU, LIPO - Penyebab mendasar setiap sekolah kurang dapat berkembang, karena biaya operasional sekolah sangat bergantung dari bantuan pemerintah. Sepenggal kalimat tersebut disampaikan oleh pemerhati dunia pendidikan Muhammad Yasmin (52), Rabu (19/02).
Apa yang dikatakannya bukanlah tanpa pijakan, pria yang sudah lama menjabat dan bergelut di dunia Komite tersebut menilai program pendidikan gratis saat ini banyak disalahartikan.
"Sekolah itu mempunyai biaya, tapi pembiayaannya diambil alih pemerintah dengan batas minimal," terang Inisiator Forum Komite Sekolah Sma dan Smk Propinsi Riau tersebut.
Menurutnya, program pendidikan sekolah gratis di Indonesia sebenarnya juga memiliki beberapa dampak negatif. Salahsatunya sekolah sulit berkembang karena biaya operasional sekolah sangat tergantung dari bantuan pemerintah, sementara kebutuhan untuk menjadikan anak menjadi bermutu tidak berbatas.
"Coba kita hitung, kebutuhan setiap anak itu dalam satu tahun 4-5 juta per anak. Sementara orangtua merasa telah mendapatkan kemudahan melalui pendidikan gratis," jelasnya.
Dampak negatif lainnya adalah peluang terjadinya penyelewengan dana jika kurangnya pengawasan, seperti banyak kasus yang terjadi di sejumlah daerah.
Namun diakuinya, banyak efek positif dari program sekolah gratis, seperti meratanya pendidikan di Indonesia, meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia serta mengurangi tingkat pengangguran.
"Pendidikan gratis yang bermutu juga perlu disesuaikan dengan kondisi setempat," ujar Yasmin.
Terobosan lain yang berpeluang dilakukan pemerintah untuk memajukan pendidikan adalah melibatkan peran swasta dengan Corporate Social Responsibility (CSR).
"Selama ini program CSR pihak swasta tidak terlalu berdampak ke masyarakat. Pengawasan yang kurang ke pihak swasta juga jadi penyebabnya," ungkap Yasmin yang sudah 9 tahun menjadi Ketua Komite disalahsatu sekolah di Pekanbaru ini.
Persoalan zonasi juga tak terlepas dari kritikan Yasmin. Dijelaskan, sistem zonasi yang berlaku saat ini dinilainya tidak efisien mengingat tidak seimbangnya antara jumlah siswa dan daya tampung.
"Contoh kecil kita liat pengalaman di tahun lalu banyak kontra yang terjadi di pekanbaru. Daya tampungnya tidak mencukupi, tak sebanding dengan jumlah siswa yang tamat. Belum lagi pihak Dinas Pendidikan yang tidak menjalankan program pembangunan RKB, padahal sudah dianggarkan," kritiknya. (lipo*1)