PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD diminta duduk semeja untuk membahas peraturan daerah sehingga bisa menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah pusat.
Imbauan ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Harian LAM Riau, Datuk Seri Syahril Abubakar. Menurutnya, perda yang menjadi perhatian pusat adalah masalah investasi.
"Tentunya yang lebih tahu mereka (Pemprov dan DPRD Riau, red). Untuk itu kita minta mereka duduk semeja agar harapan pemerintah pusat ini bisa diakomodir," tutur Datuk Seri Syahril Abubakar.
Namun, sejauh ini penilaiannya, belum ada perda yang menghambat investasi di Riau ini.
Disinggung tentang jumlah perda yang menghambat investasi di Riau. Datuk Seri Syahril Abubakar tidak mengetahui. "Penilaian saya selama ini belum ada perda yang dikeluarkan untuk menghambat investasi," tuturnya.
Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memiliki tugas untuk melakukan penertiban perda yang berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat dan perda menghambat investasi.
Dan saat ini, tim dari Kemendagri sudah melakukan langkah-langkah terkait masalah ini ke daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) di Tanah Air.(lipo*3)
Imbauan ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Harian LAM Riau, Datuk Seri Syahril Abubakar. Menurutnya, perda yang menjadi perhatian pusat adalah masalah investasi.
"Tentunya yang lebih tahu mereka (Pemprov dan DPRD Riau, red). Untuk itu kita minta mereka duduk semeja agar harapan pemerintah pusat ini bisa diakomodir," tutur Datuk Seri Syahril Abubakar.
Namun, sejauh ini penilaiannya, belum ada perda yang menghambat investasi di Riau ini.
Disinggung tentang jumlah perda yang menghambat investasi di Riau. Datuk Seri Syahril Abubakar tidak mengetahui. "Penilaian saya selama ini belum ada perda yang dikeluarkan untuk menghambat investasi," tuturnya.
Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memiliki tugas untuk melakukan penertiban perda yang berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat dan perda menghambat investasi.
Dan saat ini, tim dari Kemendagri sudah melakukan langkah-langkah terkait masalah ini ke daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) di Tanah Air.(lipo*3)