Lahan Sitaan Sawit di Riau: Jangan Sekadar Pindah Tangan

Ahad, 22 November 2026 | 15:04:36 WIB
Edy Natar Nasution/ist

Oleh: Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution (Tokoh Masyarakat Riau / Gubernur Riau pada masanya)

Ketika Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan menindak tegas penguasaan kawasan hutan secara ilegal, masyarakat dan para tokoh di Bumi Lancang Kuning menyambutnya dengan penuh rasa syukur.

Bagi kami di Riau, langkah berani Presiden tersebut adalah jawaban atas penantian panjang puluhan tahun melihat hutan kami dirambah, gambut terbakar, dan kekayaan alam kami dinikmati segelintir korporasi tanpa hak yang sah.

Provinsi Riau tercatat sebagai wilayah dengan alih fungsi kawasan hutan menjadi kebun sawit terluas di Indonesia, mencapai sekitar 1,2 juta hektare.

Dari kerja keras penertiban tersebut, lebih dari 700.000 hektare lahan sawit hasil sitaan di Riau telah diambil alih negara dan diserahkan pengelolaannya kepada BUMN pusat, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

Namun, seiring berjalannya waktu, antusiasme tulus masyarakat Riau perlahan berubah menjadi kegelisahan dan kekecewaan.

Sebagai bagian dari masyarakat dan tokoh yang pernah mengemban amanah memimpin daerah ini, saya merasa terpanggil menyampaikan suara hati rakyat Riau sebagai bahan renungan dan evaluasi bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto.

Pertanyaan mendasar yang kini bergema di tengah masyarakat Riau sangat sederhana namun menohok: jika seluruh lahan sitaan itu diserahkan 100 persen untuk dikelola BUMN pusat, lalu apa manfaat langsung yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Riau?

*Masyarakat mulai melihat kenyataan pahit.*

Aset-aset perkebunan raksasa tersebut seolah hanya berpindah tangan—dari yang sebelumnya dikuasai oligarki swasta, kini beralih menjadi sentralisasi pengelolaan oleh pemerintah pusat.

Riau, yang menanggung beban kerusakan ekologis, asap kebakaran hutan, serta rusaknya jalan akibat angkutan sawit bertahun-tahun, kembali menjadi penonton di atas tanahnya sendiri.

Kekecewaan kian menebal karena sebelum pola Kerja Sama Operasional (KSO) lama dihentikan, mitra pihak ketiga dari luar daerah sempat masuk mengelola kebun tanpa melibatkan anak kemenakan dan masyarakat tempatan.

Selain tata kelola aset, hal lain yang harus segera dievaluasi adalah cara kerja aparat Satgas PKH di lapangan. Penegakan hukum terhadap korporasi perambah hutan memang harus tegas. Namun, ketegasan di atas kertas sering kali diterjemahkan secara kaku—bahkan dinilai arogan—di tingkat tapak.

Pemasangan plang penyitaan kerap dilakukan tanpa dialog memadai dengan pemerintah desa maupun lembaga adat (Ninik Mamak). Akibat ketidaksinkronan peta dan minimnya sosialisasi, kebun rakyat skala kecil dan tanah ulayat ikut tersapu dan diperlakukan sama dengan korporasi raksasa.

Pendekatan semacam ini perlahan memicu rasa gerah dan menjauhkan simpati rakyat. Agar niat mulia penertiban kawasan hutan ini tidak ternodai oleh rasa ketidakadilan daerah, pemerintah pusat perlu segera melakukan koreksi kebijakan.

Saya mengusulkan agar Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan bagi hasil pengelolaan yang adil antara Pusat dan Daerah atas setiap aset perkebunan hasil sitaan negara, dengan skema minimal 70:30.

Artinya, 70 persen porsi pengelolaan dan hasil tetap dikelola Pemerintah Pusat melalui BUMN untuk penerimaan negara, sementara 30 persen diserahkan secara sah untuk dikelola Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersinergi dengan koperasi masyarakat adat atau desa tempatan.

*Skema 70:30 ini sangat strategis karena tiga alasan:*

*Pertama,* porsi 30 persen melalui BUMD akan langsung memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membangun infrastruktur dan memulihkan lingkungan Riau tanpa selalu bergantung pada transfer pusat.

*Kedua,* pelibatan koperasi desa dan masyarakat adat di dalam porsi daerah menjamin warga sekitar memiliki hak ekonomi yang sah sekaligus meredam konflik sosial.

*Ketiga,* pembagian yang adil akan memperkuat rasa memiliki masyarakat Riau dalam ikut menjaga aset negara.

Sejak awal kemerdekaan, Riau tidak pernah meminta belas kasihan. Sejak awal kemerdekaan, Riau telah menyumbangkan minyak, gas, hutan, hingga devisa sawit bernilai ratusan triliun rupiah setiap tahun bagi negara.

Kami menaruh harapan besar kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kami pahami sangat peduli terhadap rakyatnya. Untuk itulah kami menyarankan agar dilakukan evaluasi tata kelola Satgas PKH dan Agrinas, dan memperbaiki pendekatan di lapangan agar lebih humanis serta menghormati hak ulayat, sehingga melahirkan kebijakan bagi hasil pengelolaan 70:30 demi terwujudnya keadilan sosial di Bumi Melayu Lancang Kuning.(***)

*Pekanbaru, Ahad 22 Nopember 2026.*

Tags

Terkini