Ingatkan Dampak Ekonomi dan Pengangguran, Muhtarom Minta Kaji Ulang Pencabutan Izin Konsesi PT RAPP

Sabtu, 21 November 2026 | 16:47:38 WIB
Muhtarom/F: ist

PEKANBARU, LIPO - Anggota DPRD Riau dari Fraksi PKB, Muhtarom, meminta pemerintah mengkaji ulang pencabutan izin konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) 338.536 hektar. Menurutnya, langkah yang tepat bukan mencabut izin, tetapi mengevaluasi dan membenahi wilayah yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

“Saya berharap pemerintah mengkaji ulang. Artinya bukan mencabut izin, tetapi mengevaluasi lahan atau wilayah yang memang tidak sesuai peruntukan,” kata Muhtarom, anggota DPRD Riau dapil Siak-Pelalawan kepada liputanoke.com, Sabtu 21 November 2026.

Ia mempertanyakan pengawasan kementerian yang selama ini memberi izin. Menurutnya, jika ada pelanggaran ketentuan, seharusnya ada pengawasan terhadap jalannya operasional perusahaan. Karena itu, ia mendorong pemerintah mengevaluasi, mengawasi, dan membenahi hal-hal yang tidak sesuai aturan.

Muhtarom menilai pencabutan izin akan berdampak besar. Perusahaan sudah lama beroperasi di Riau, ikut membangun daerah, menyumbang ke pemerintah dan negara, serta memberi dampak positif bagi masyarakat. Jika izin dicabut, dampak ekonomi dan tenaga kerja akan sangat terasa.

“Kalau ditutup atau dicabut izinnya, efeknya luar biasa. Ada ribuan tenaga kerja yang harus dipikirkan. Di saat pemerintah sedang kesulitan fiskal, siapa yang akan membuka lapangan kerja,” ujarnya.

Dampak itu, lanjutnya, akan dirasakan masyarakat Riau, terutama di Pelalawan, Siak, Kuansing, dan kabupaten lain tempat perusahaan beroperasi. Ia juga menyinggung bantuan pembangunan yang selama ini diberikan RAPP kepada masyarakat. Menurutnya, jika perusahaan ditutup, bantuan seperti itu juga akan terdampak.

Karena itu, Muhtarom meminta pemerintah provinsi dan perangkatnya memberikan kejelasan kepada pemerintah pusat. Ia menegaskan DPRD Riau menyikapi pencabutan izin ini dengan serius.

“Jangan asal tutup tanpa memperhatikan efeknya. Kalau ini dilakukan, bisa muncul kemiskinan dan pengangguran yang luar biasa,” tegasnya.

Selain evaluasi, Muhtarom juga meminta kementerian atau pemerintah pusat memberi ruang kepada RAPP untuk memberikan hak jawab atas persoalan yang diberitakan. Menurutnya, perusahaan perlu diberi kesempatan menjelaskan temuan-temuan yang ada.

“Intinya, dampak sosial ekonomi jika perusahaan ini ditutup itu luar biasa. Ini perlu pengkajian ulang oleh pemerintah,” tutupnya.*****

 

Terkini