Polda Riau Bongkar Pabrik Pupuk Palsu di Rohul, 9,7 Ton Disita

Rabu, 18 November 2026 | 18:34:15 WIB
Polisi ungkap pupuk palsu di Rohul/lipo

PEKANBARU, LIPO – Praktik produksi dan peredaran pupuk palsu di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, berhasil dibongkar Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sebanyak 9,7 ton pupuk hasil campuran yang diduga diproduksi secara ilegal.

Seorang pria berinisial JN (40) turut diamankan. Ia diduga menjadi otak di balik produksi sekaligus peredaran pupuk palsu yang dipasarkan kepada masyarakat.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran pupuk palsu di wilayah Rohul.

Berbekal informasi tersebut, tim melakukan penyelidikan hingga akhirnya mendatangi sebuah lokasi di Jalan Rambutan Simpang Pir, Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun.

Di lokasi, petugas menemukan satu unit mobil Mitsubishi L300 bernomor polisi BM 8791 MR yang telah memuat pupuk merek Super Fosfat SP-36 dalam kemasan 50 kilogram.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui pupuk tersebut berasal dari sebuah gudang yang disewa oleh JN," kata Ade, Rabu (18/11/2026).

Polisi kemudian bergerak menggeledah gudang tersebut. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah pupuk serta berbagai peralatan yang diduga digunakan untuk mencampur dan mengemas ulang produk pupuk.

Dari hasil penyelidikan, terungkap modus yang digunakan JN. Tersangka diduga mencampurkan pupuk merek AC Mahkota dengan pupuk organik merek Bola Dunia. Hasil campuran itu kemudian dikemas kembali dan dipasarkan seolah-olah sebagai produk pupuk tertentu.

"Modusnya mencampurkan dua jenis pupuk, kemudian dikemas ulang untuk dijual. Aktivitas ini diduga sudah dilakukan sejak 13 Oktober 2026," ungkap Ade.

Untuk memasarkan pupuk tersebut, tersangka mematok harga Rp160 ribu per karung dengan berat 50 kilogram. Dari setiap karung yang berhasil dijual, JN diduga meraup keuntungan sekitar Rp80 ribu.

Praktik ini tidak hanya berpotensi merugikan konsumen, tetapi juga dapat berdampak terhadap petani yang menggunakan pupuk tersebut karena kandungan dan kualitasnya diduga tidak sesuai dengan produk yang dipasarkan.

Atas perbuatannya, JN dijerat Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019. Tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.(***)

Tags

Terkini