JAKARTA, LIPO - Penyidikan dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel PT CNI memasuki babak paling masif. Pada Rabu (11/11/2026), Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan JAMPIDSUS Kejaksaan Agung memeriksa 8 orang saksi sekaligus terkait perkara tersebut.
Kedelapan saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik adalah inisial GSS dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), inisial DA dari PT Sucofindo, inisial AAS dari Kementerian ESDM, inisial G dari PT CNI, inisial YHP dari pihak Swasta, inisial MTR dari Kementerian Perhubungan, inisial HAW dari Kementerian ESDM, dan inisial MPD dari Kementerian Keuangan.
Bila dilihat dari pihak-pihak yang diperiksa, ini adalah pemeriksaan saksi terbanyak dalam perkara nikel PT CNI sejauh ini, melonjak dari 5 saksi pada Selasa (10/11) menjadi 8 saksi sehari kemudian. Bisa jadi ini merupakan sinyal kuat bahwa penyidik kini membedah tata kelola nikel PT CNI secara total, dari hulu hingga ke keuangan negara.
Untuk pertama kalinya, penyidik memeriksa saksi dari 5 unsur sekaligus dalam satu hari. ESDM, Sucofindo, PT CNI, Kemenhub, dan Kemenkeu plus pihak swasta.
Jika dirangkai, pemeriksaan 8 saksi ini menunjukkan penyidik sedang membedah lima mata rantai tata kelola nikel PT CNI periode 2017-2020 secara bersamaan:
1. Izin dan Produksi: Kementerian ESDM (3 Saksi). GSS, AAS, dan HAW diperiksa bersamaan.
ESDM memegang kunci utama. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang menentukan berapa banyak nikel yang boleh diproduksi PT CNI, berapa kadarnya, dan ke mana nikel itu dijual.
Jika RKAB dimanipulasi, volume dilaporkan lebih kecil, kadar dilaporkan lebih rendah, negara bisa kehilangan royalti dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
2. Verifikasi: PT Sucofindo (1 Saksi), Inisial DA dari PT Sucofindo diperiksa. Ini adalah saksi kedua dari Sucofindo setelah sebelumnya Sdr. DJ diperiksa pada Jumat (6/11/2026).
Sucofindo berperan sebagai surveyor independen yang memverifikasi kualitas dan kuantitas nikel sebelum dikirim. Jika verifikasi ini bisa dimanipulasi, nikel yang tidak memenuhi syarat bisa tetap lolos.
3. Perusahaan: PT CNI (1 Saksi)
Untuk pertama kalinya, penyidik memeriksa saksi dari internal PT CNI sendiri, yaitu inisial G.
Ini perkembangan penting. Sebelumnya penyidik hanya memeriksa saksi dari kementerian dan verifikator. Kini penyidik mulai masuk ke dalam perusahaan, bagaimana PT CNI mencatat produksinya, bagaimana ia melaporkan ke ESDM, dan bagaimana ia berinteraksi dengan Sucofindo.
4. Pengiriman: Kementerian Perhubungan (1 Saksi).
Inisial MTR dari Kementerian Perhubungan diperiksa. Ini saksi kedua dari Kemenhub setelah inisial DASW diperiksa pada Selasa (10/11/2026).
Kemenhub mengawasi dokumen pelayaran, manifest kapal, hingga izin berlayar untuk pengangkutan nikel. Jika ada perbedaan antara dokumen ESDM, hasil verifikasi Sucofindo, dan realisasi pengiriman di pelabuhan, di sinilah ketidaksesuaiannya akan terlihat.
5. Keuangan Negara: Kementerian Keuangan (1 Saksi) + Pihak Swasta
Inilah yang baru, inisial MPD dari Kementerian Keuangan, diperiksa untuk pertama kalinya dalam perkara PT CNI.
Kehadiran Kemenkeu mengindikasikan penyidik mulai masuk ke hitung-hitungan kerugian negara, berapa royalti yang seharusnya dibayar PT CNI, berapa PNBP yang hilang, berapa pajak yang tidak disetor.
Ditambah lagi, ada saksi dari pihak swasta, seperti inisial YHP, yang perannya masih didalami. Apakah ia berperan sebagai pembeli, perantara, atau pihak yang menerima aliran dana dari tata kelola nikel PT CNI.
Pemeriksaan 8 saksi ini tidak bisa dilepaskan dari pemeriksaan sehari sebelumnya. Pada Selasa, 10 Nov 2026, 5 saksi diperiksa. 4 dari ESDM, 1 dari Kemenhub terkait PT CNI. Dan pada Rabu, 11 Nov 2026, 8 saksi diperiksa. 3 dari ESDM, 1 Sucofindo, 1 PT CNI, 1 Kemenhub, 1 Kemenkeu, 1 Swasta. Total dalam 2 hari, Kejagung sudah memeriksa 13 saksi untuk perkara PT CNI.
Pola ini menunjukkan penyidik menggunakan teknik konfrontasi. Keterangan saksi hari pertama dikonfrontasi dengan keterangan saksi hari kedua. Jika ada keterangan yang tidak cocok, di situlah penyidik akan menemukan titik terang penyimpangan.
Kejaksaan Agung menegaskan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian.
“Melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” terang Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna.
Anang menegaskan, proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian.
Kejagung memastikan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.*****