JAKARTA, LIPO - Penyidikan dugaan korupsi dalam tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi terus bergerak. Pada Selasa (10/11/2026), Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan JAMPIDSUS Kejaksaan Agung memeriksa seorang saksi baru terkait perkara tersebut.
Saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik adalah inisial MJ dari Pemerintah Kota Bekasi.
Pemeriksaan ini berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola PT Migas (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP, periode tahun 2009 hingga 2024 — atau selama 15 tahun.
Pemeriksaan MJ ini menjadi perkembangan penting karena penyidik kini mulai masuk ke sisi pemilik Perseroda: Pemerintah Kota Bekasi.
Sebelumnya, pada Rabu (4/11/2026), JAMPIDSUS telah memeriksa saksi Sdr. IS dari PT Pertamina EP. Saat itu, penyidik menggali keterangan soal bagaimana mekanisme KSO itu berjalan dari sisi operator.
Kini, dengan memeriksa saksi dari Pemkot Bekasi, penyidik diduga tengah menelusuri sisi lain dari KSO tersebut, seperti siapa yang memutuskan pembentukan dan pengelolaan Perseroda. Bagaimana pengawasan Pemkot Bekasi sebagai pemegang saham terhadap Perseroda. Dan apakah ada pembiaran atau penyalahgunaan wewenang* dalam pengelolaan KSO yang merugikan keuangan daerah.
Sebagai BUMD, Perseroda adalah milik Pemkot Bekasi. Artinya, setiap keputusan besar Perseroda, termasuk KSO dengan Pertamina EP seharusnya diketahui dan diawasi oleh Pemkot sebagai pemilik.
Keterangan MJ dinilai penting untuk menjelaskan relasi antara Pemkot Bekasi, Perseroda, dan Pertamina EP selama 15 tahun KSO berjalan.
Perseroda sendiri dibentuk untuk mengelola Participating Interest (PI) 10 persen dari wilayah kerja migas di daerahnya. Tujuannya agar daerah penghasil migas ikut menikmati manfaat ekonomi dari sumber daya alamnya sendiri.
Namun dalam praktiknya, Perseroda diduga tidak mengelola sendiri lapangan migas tersebut. Ia bekerja sama melalui skema KSO dengan operator berpengalaman, dalam hal ini PT Pertamina EP.
Skema KSO inilah yang kini dipersoalkan. Penyidik menduga ada penyimpangan dalam tata kelola KSO tersebut, mulai dari pembagian hasil, pengelolaan keuangan, hingga proses pengambilan keputusan yang diduga tidak sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan merugikan keuangan negara/daerah.
Karena rentang waktunya sangat panjang, 2009 hingga 2024, penyidik harus menelusuri dokumen kontrak, laporan keuangan, hingga aliran dana selama belasan tahun.
Kejaksaan Agung menegaskan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Keterangan MJ akan dikonfrontasi dengan keterangan saksi sebelumnya dari Pertamina EP, dokumen kontrak KSO, laporan keuangan Perseroda, hingga dokumen dari Pemkot Bekasi.
“Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” jelas Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, pada Rabu (11/11/26).
Status MJ masih sebagai saksi. Pemeriksaan saksi bukan berarti yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka.
Hingga berita ini diturunkan, Kejagung belum mengumumkan nama tersangka baru maupun nilai kerugian negara dalam perkara ini.
Pihak Kejagung memastikan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.****