PEKANBARU, LIPO - Ketua Komisi IV DPRD Riau, Makmun Solihin, berharap agar pembangunan fisik tahun 2027 dapat kembali dibiayai melalui APBD murni. Hal ini disampaikannya saat terkait keterbatasan anggaran yang berdampak pada sektor infrastruktur dan pembangunan di daerah.
Menurut Makmun, selama dua tahun terakhir pembangunan fisik yang dinantikan masyarakat belum terlihat kegiatannya. Ia menegaskan bahwa Komisi IV akan terus mengawal dan mendorong agar tahun ketiga ini ada realisasi yang jelas.
"Kalau di komisi ini saya selalu optimis meskipun sudah dua tahun ini nggak ada kegiatan. Kita nggak ingin kalau bicara masalah postur anggaran di tahun ketiga ini tidak ada kegiatan yang untuk masyarakat," ujarnya, Selasa 29 September 2026.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, terutama terkait pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan. Menurutnya, informasi mengenai target pajak, tim optimalisasi, hingga kenaikan pendapatan perlu disampaikan secara terbuka.
"Karena memang pajak kita berapa masuknya, targetnya apakah sesuai, kemudian sudah ada tim optimalisasi pajak, ada kenaikannya, infonya memang sudah ada. Cuma untuk menutupi transfer keuangan daerah (TKD) yang jauh menurun ini belum terpenuhi," jelasnya.
Makmun menambahkan, dengan kondisi tersebut, efisiensi anggaran menjadi langkah yang harus dilakukan. Bahkan, ia menyinggung soal penghematan di lingkungan DPRD, seperti rapat yang tidak menyediakan konsumsi kecuali ada tamu undangan.
"Di tempat kita sendiri juga ada efisiensi, salah satu contohnya rapat ini enggak ada snack atau makan, kecuali mengundang tamu. Makanya kalau kalian jadi tamu, jadi enak," ucapnya sambil tersenyum.
Ia mengakui bahwa kebutuhan operasional seperti minum kopi saat rapat tetap harus dipenuhi, bahkan sering kali harus iuran bersama.
"Kami minum pun repot, makanya kita harus iuran juga per bulan supaya bisa ngopi kalau pas kesini," tutupnya.*****