PEKANBARU, LIPO - Kawasan industri baru di Buruk Bakul, Kabupaten Bengkalis, dinilai sangat prospektif untuk dikembangkan. Hal ini menjadi sorotan dalam rapat antara Komisi III DPRD Riau dengan BPMPTSP Riau dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diwakili Bappeda, Kamis 10 September 2026.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyampaikan bahwa kawasan ini memiliki potensi besar, terutama karena kondisi alamnya yang mendukung untuk dibangun dermaga dan pelabuhan.
"Katanya landaian pantainya sangat singkat, setelah itu curam. Kondisi dasar lautnya seperti itu. Ini potensi besar untuk membangun pelabuhan," ujarnya.
Saat ini, pelabuhan-pelabuhan yang ada dinilai sudah terlalu ramai. Bahkan, kata Edi, ada kapal yang harus menunggu hingga tiga bulan untuk bisa bongkar muat.
"Untuk itu, kawasan industri Buruk Bakul harus segera dikejar pembangunannya," tegasnya.
Ia juga meminta pentingnya peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk mempercepat peningkatan investasi di Riau.
"Jangan hanya membukukan investasi yang sifatnya normatif untuk kepentingan perusahaan sendiri, seperti kebun lalu bikin pabrik. Tidak ada fungsi maksimal dari pemerintah. Tapi kalau kawasan ini kita majukan, karena kita yang punya kawasannya, akan ada percepatan pembangunan di daerah kita," jelas politisi Gerindra ini.
Menurut Edi, ada tiga hal penting dalam dunia investasi. Pertama, menampung tenaga kerja dari masyarakat yang belum punya pekerjaan. Kedua, perusahaan akan membayar pajak. Ketiga, terjadi peningkatan potensi ekonomi di tengah masyarakat sekitar.
"Makanya kita tekankan ke DPM PTSP, tolong kejar ini cepat. Bikin kerja sama konkret dengan pihak terkait, buat animasi yang menarik seakan-akan ini sudah jadi kota besar. Jual potensinya, kajian dengan baik, jangan hanya mengandalkan pidato, tapi ada kerja konkret," pintanya.
Edi juga mengenang saat dirinya berkunjung ke Bengkalis pada 2006 silam. Ia sudah menyampaikan bahwa Bengkalis akan maju jika dibangun jembatan dari Pakning ke Bengkalis.
"Kalau hanya pakai pong-pong, orang mikir juga untuk ke sana. Tapi kalau ada jembatan yang panjang dan menjadi objek wisata, itu akan luar biasa. Saya sudah sampaikan itu sebelum Jembatan Suramadu dibangun," kenangnya.
Sementara itu, terkait lahan, dari total 52 ribu hektare yang dialokasikan, baru sekitar 2.900 hektare yang dikuasai. Anggota DPRD Riau dapil Kampar ini menilai sebagai pelambatan kinerja dan menjadi tugas pemerintah kabupaten untuk mempercepatnya.
"Bupati harus mengklaim ini sebagai kawasan industri. Tidak boleh ada aktivitas di luar industri. Kalau ada yang memilih lahan di situ, itu harus bagian dari investasi industri. Supaya menjadi lokalisasi yang menarik. Kalau campur-baur, orang tidak akan tertarik berinvestasi," paparnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembebasan lahan adalah tugas pokok pemerintah kabupaten. "Infrastruktur dasar pertama adalah ketersediaan lahan, kedua pembangunan jalan. Jalan ini bisa sinergi antara kabupaten, provinsi, dan APBN," tutupnya.*****