PEKANBARU, LIPO – Lonjakan titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah membuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau kembali diperketat. Kepolisian Daerah (Polda) Riau bersama TNI bergerak cepat memastikan setiap indikasi kebakaran segera ditangani sebelum meluas.
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan didampingi Pangdam XIX/Tuanku Tambusai turun langsung ke lapangan meninjau proses penanganan karhutla di areal PT Bumi Siak Pusako, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Sabtu (5/9/2026).
Berdasarkan data pemantauan pagi hari, sedikitnya empat daerah menjadi perhatian serius. Kabupaten Indragiri Hulu mencatat 59 hotspot, disusul Indragiri Hilir 48 titik, Pelalawan 22 titik, dan Siak 20 titik.
“Hari ini kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan. Untuk wilayah lain yang terdeteksi hotspot, jajaran sudah diperintahkan melakukan pengecekan segera. Setiap indikasi harus cepat ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi kebakaran besar,” tegas Herry.
Ia menjelaskan, data hotspot tidak selalu berarti adanya api aktif. Karena itu, ground check menjadi langkah wajib guna memastikan kondisi riil di lapangan. Jika ditemukan kebakaran, personel diminta langsung melakukan pemadaman disertai pendinginan hingga benar-benar tuntas, terutama di lahan gambut yang rawan menyimpan bara di bawah permukaan.
“Karhutla ini sangat dinamis. Tidak boleh menunggu api membesar. Begitu ada hotspot, langsung cek. Kalau ada api, padamkan dan pastikan pendinginan selesai,” ujarnya.
Hingga 4 September 2026, luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau tercatat mencapai 5.865,32 hektare. Kondisi ini mendorong penguatan langkah pencegahan, khususnya di wilayah rawan seperti desa-desa sekitar perkebunan, kawasan gambut, dan lokasi bekas terbakar.
Selain faktor alam, perilaku membuka lahan dengan cara membakar masih menjadi perhatian serius. Kapolda menegaskan, pendekatan persuasif akan terus digencarkan melalui peran Bhabinkamtibmas dan Babinsa sebagai ujung tombak di lapangan.
Mereka diminta aktif melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah, patroli dialogis, hingga menyasar tempat ibadah dan ruang publik. Edukasi juga diarahkan agar masyarakat memahami cara membuka lahan tanpa membakar.
“Kita tidak hanya melarang, tapi juga harus memberi solusi. Masyarakat tetap bisa mengelola lahannya dengan cara yang aman dan tidak menimbulkan karhutla,” kata Herry.
Di sisi lain, penegakan hukum tetap berjalan tegas. Sepanjang 2026, Polda Riau dan jajaran telah menangani 41 kasus karhutla dengan 44 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Setiap kejadian kebakaran akan diselidiki untuk memastikan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum akan ditegakkan tanpa kompromi.
“Pencegahan kita perkuat, pemadaman kita maksimalkan, dan penegakan hukum tetap berjalan. Jika ada unsur pidana, pasti kita proses,” tegasnya.
Kapolda juga mengapresiasi kerja keras seluruh personel dan tim gabungan yang terlibat, mulai dari TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga relawan dan masyarakat.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menekan karhutla, baik dalam upaya pemadaman maupun pencegahan.
“Fokus kita adalah mencegah kebakaran baru, memadamkan api secepatnya, dan memastikan tidak meluas. Di saat yang sama, keselamatan personel di lapangan juga harus menjadi prioritas,” pungkasnya.(***)