PEKANBARU, LIPO - Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, melakukan pertemuan dengan perwakilan Kedutaan Besar Singapura dan Sekretaris Jenderal UCLG Asia Pacific di Jakarta, Jumat 4 September 2026. Pertemuan ini membahas peluang kerja sama investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Riau.
Abdullah mengatakan bahwa Riau memiliki posisi yang sangat strategis karena dekat dengan Selat Malaka dan kaya akan sumber daya alam. Karena itu, ia mengusulkan agar kerja sama lama yang dikenal dengan Sijori (Singapura-Johor-Riau) bisa dihidupkan kembali.
"Menurut saya, Sijori perlu dihidupkan lagi. Riau punya potensi besar dan letaknya sangat menguntungkan," ujar Abdullah.
Politisi PKS dari daerah Pemilihan Pelalawan dan Siak ini menekankan pentingnya hilirisasi atau pengolahan bahan mentah di dalam negeri. Menurutnya, produk seperti CPO, sawit, ikan, dan hasil pertanian lainnya harus diolah terlebih dahulu di Riau agar punya nilai tambah.
"Jangan kirim bahan mentah terus ke luar. Kita harus olah di sini supaya ekonomi tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan pendapatan daerah meningkat," jelasnya.
Abdullah juga meminta Pemerintah Provinsi Riau segera menyiapkan daftar proyek investasi yang siap ditawarkan ke investor (Investment Project Ready to Offer/IPRO). Ia mencontohkan Vietnam yang kini maju pesat karena proses perizinan yang mudah dan cepat.
"Perizinan tidak boleh berbelit-belit. Setelah ada pembicaraan, harus segera ditindaklanjuti dengan perjanjian nyata," tegasnya.
Ia menyebutkan, Riau punya peluang besar untuk menyaingi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan bahkan masuk tiga besar provinsi dengan ekonomi tertinggi di luar Pulau Jawa. Untuk itu, ia mendorong adanya peraturan daerah yang mewajibkan 50 persen bahan baku sawit diolah di Riau, serta melibatkan UMKM setempat.
"Kebun sawit kita terluas di Indonesia, dan ekspor CPO kita capai 16 juta ton per tahun. Ini peluang emas untuk hilirisasi," pungkasnya.
Abdullah menambahkan, investasi yang masuk juga harus ramah lingkungan dan berpihak pada masyarakat lokal. Semua ini, katanya, akan diawasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanaman Modal yang sedang berjalan.*****