PEKANBARU, LIPO - Komisi V DPRD Riau menyoroti proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2027 yang masih dalam tahap pembahasan. Komisi V minta setiap perangkat daerah di bawah naungan komisi terkait melaporkan progres kegiatan, terutama program yang bersifat mandatory dan memiliki dampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.
Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, mengatakan pembahasan tersebut penting dilakukan untuk memastikan struktur pendapatan dan belanja daerah tetap realistis. Terlebih, berdasarkan pembahasan sementara, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp7,9 triliun, sementara belanja dapat mencapai lebih dari Rp10 triliun.
"Kalau pendapatan Rp7,9 triliun, belanja sampai Rp10 triliun, artinya ada sekitar Rp2,1 triliun yang harus kita tutupi. Dari mana sumbernya? Ini yang harus kita tarik ke belakang," ujarnya, Jumat 4 September 2026.
Menurutnya, Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelumnya telah membahas angka belanja dalam kisaran Rp10 triliun. Karena itu, DPRD perlu melihat kembali kemampuan fiskal daerah sekaligus memilah program yang benar-benar menjadi prioritas.
Dia menjelaskan, Komisi V juga memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengevaluasi kegiatan yang berjalan pada 2026 dan rencana kegiatan 2027. Evaluasi tersebut terutama menyasar sektor-sektor yang memiliki kewajiban belanja atau mandatory, termasuk kesehatan dan pendidikan.
"Kita mau lihat sampai di mana kegiatan-kegiatan antara 2026 dan 2027 ini. Kita panggil OPD di bawah naungan komisi masing-masing, karena banyak yang mandatori," katanya.
Dalam pembahasan sektor kesehatan, Indra menyinggung kondisi sejumlah rumah sakit milik pemerintah daerah, termasuk RSUD Arifin Achmad. Ia menyebut terdapat sejumlah kegiatan yang pada 2026 mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi dan pemblokiran anggaran.
Namun demikian, menurutnya capaian pendapatan RSUD Arifin Achmad justru menunjukkan hasil yang positif dan bahkan melampaui target.
Karena itu, Komisi V lanjutnya menilai program yang berkaitan dengan penguatan fasilitas kesehatan tetap perlu dipertimbangkan secara matang dan tidak serta-merta dipangkas hanya karena adanya efisiensi anggaran.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pembangunan gedung penunjang layanan nuklir RSUD Arifin Achmad dengan nilai sekitar Rp16 miliar. Ia menilai pembangunan tersebut penting karena berkaitan dengan dukungan terhadap pelayanan kesehatan dan bantuan peralatan yang bersumber dari pemerintah pusat.
"Kita tidak mungkin drop karena efisiensi. Penunjang alat-alat dari bantuan pusat ini kan bergantung. Kalau gedung penunjangnya tidak ada, bantuan alat dari pusat juga tidak bisa maksimal," jelas politisi Golkar ini.
Ia mencontohkan, pada 2025 Riau pernah memperoleh bantuan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk rumah sakit dengan nilai sekitar Rp10,1 miliar. Namun, bantuan tersebut membutuhkan infrastruktur penunjang agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
Karena itu, Dia meminta agar program prioritas tidak dilakukan pemangkasan secara sembarangan. Tapi jika memang harus dilakukan efisiensi, pemerintah daerah mengalihkan anggaran dari kegiatan yang dinilai kurang prioritas kepada program yang memiliki manfaat lebih besar bagi masyarakat.
"Jangan sembarang di-drop atau dicoret. Kita minta beberapa rumah sakit melihat kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas untuk dipertahankan," ujarnya.
Eet sapaan Indra Gunawan Eet menegaskan, pembangunan gedung penunjang layanan nuklir menjadi salah satu program yang menurutnya layak diprioritaskan. Karena fasilitas tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan kanker, termasuk pelayanan kemoterapi dan pemanfaatan peralatan kesehatan yang nantinya diberikan pemerintah pusat.
"Kalau bantuan alat dari pusat sudah ada, gedung penunjangnya harus disiapkan. Ini untuk mendukung pelayanan, termasuk pasien yang sudah stadium lanjut," katanya.
Meski demikian, Ia mengakui bahwa detail teknis mengenai jenis peralatan kesehatan yang akan ditempatkan di fasilitas tersebut bukan bidang teknis Komisi III. DPRD berperan memastikan dukungan anggaran dan infrastruktur tersedia agar program bantuan dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Kami bukan bidang kesehatan. OPD-nya memang di bawah naungan kita, tetapi teknis alat kesehatan bukan bidang kita. Kita hanya memastikan penunjangnya, seperti gedung dan infrastrukturnya, tersedia," pungkasnya.*****