PEKANBARU, LIPO – Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan unsur hingga tingkat desa.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto berencana menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh desa se-Riau pada pertengahan September 2026 mendatang.
"Kita merencanakan pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh desa di Riau ini pada pertengahan bulan September mendatang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk merespons kondisi kebakaran hutan dan lahan di Riau saat ini dapat diatasi dengan baik," kata SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Senin (31/8/2026).
Rakor ini sekaligus menjadi ajang evaluasi dan penguatan langkah pencegahan, setelah kondisi karhutla di Riau saat ini dinyatakan dapat dikendalikan dengan baik.
Menurut SF Hariyanto, pencegahan karhutla harus menyentuh pemerintahan paling bawah. Desa dinilai memiliki peran strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan bisa melakukan sosialisasi serta pengawasan pembukaan lahan.
Sebelumnya, Pemprov Riau bersama Forkopimda dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) telah menandatangani maklumat penanggulangan karhutla. Komitmen itu akan diperluas hingga ke tingkat desa.
"Pemerintah Provinsi Riau bersama seluruh jajaran Forkopimda dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) telah menandatangani maklumat terkait penanggulangan karhutla. Dengan begitu dibutuhkan juga kesepakatan bersama kepala desa, pemerintah kabupaten/kota, hingga babinsa/bhabinkamtibmas membuat deklarasi bersama yang ditandatangani," jelasnya.
Deklarasi bersama yang akan ditandatangani kepala desa, pemkab/kota, babinsa dan bhabinkamtibmas itu berisi komitmen melarang keras pembukaan lahan dengan cara membakar.
"Isinya adalah komitmen untuk menghimbau serta melarang keras masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Deklarasi ini juga memuat kejelasan sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar," ungkap SF Hariyanto.
Ia menegaskan langkah pencegahan harus serius karena dampak karhutla jauh lebih besar dari manfaatnya. Kebakaran hutan menyebabkan aktivitas masyarakat dan sekolah terganggu, kasus ISPA meningkat, bahkan hubungan dengan negara tetangga terdampak asap.
"Langkah ini penting karena dampak kerugian akibat karhutla jauh lebih besar daripada manfaatnya," terangnya.
Rakor tersebut nantinya juga akan menghadirkan sejumlah menteri sebagai narasumber. Tujuannya memastikan pencegahan karhutla bukan hanya dilakukan saat kebakaran terjadi, tetapi menjadi komitmen berkelanjutan hingga ke desa.*****