PEKANBARU, LIPO – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian serius di Provinsi Riau. Menghadapi meningkatnya risiko kebakaran akibat kondisi cuaca, Polda Riau bersama TNI dan pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan melalui apel siaga karhutla di Mapolda Riau, Senin (10/8/2026).
Apel tersebut dipimpin Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, didampingi Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo dan Kajati Riau I Dewa Gede Wirajana.
Sejumlah unsur terkait turut hadir, di antaranya Kalaksa BPBD Riau M Edy Afrizal, Koordinator Wilayah BMKG Provinsi Riau Warjono, Kepala SAR Riau Budi Cahyadi serta tokoh adat dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR).
SF Hariyanto menegaskan, apel kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan seremonial. Apel menjadi momentum untuk memastikan seluruh personel, peralatan, sistem komunikasi hingga dukungan operasional benar-benar siap dikerahkan ketika terjadi karhutla.
“Setiap peringatan harus segera diikuti dengan tindakan nyata. Kecepatan respons harus menjadi pola kerja kita,” tegas SF Hariyanto.
Mengacu pada informasi BMKG, kondisi cuaca saat ini meningkatkan potensi terjadinya karhutla di sejumlah wilayah Riau. Karena itu, pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait diminta memperkuat lima aspek kesiapsiagaan.
Kelima aspek tersebut meliputi kesiapan personel dan peralatan, kesatuan data serta koordinasi, respons cepat terhadap titik panas, penguatan patroli dan jejaring masyarakat, serta memastikan keselamatan personel dan perlindungan masyarakat.
Menurut SF Hariyanto, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah kebakaran meluas. Masyarakat Peduli Api (MPA) diharapkan menjadi mata dan telinga di lapangan dengan melaporkan kemunculan asap maupun potensi kebakaran sedini mungkin.
Kapolda: Kesiapsiagaan Dibangun Sejak Maret
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan, kesiapsiagaan menghadapi karhutla di Riau telah dilakukan sejak jauh hari.
Sejak Maret 2026, sekitar 63 apel kesiapsiagaan telah dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Riau. Menurut Herry, hal itu menunjukkan keseriusan seluruh unsur dalam menghadapi ancaman karhutla.
“Ini menandakan bahwa kita bersama-sama TNI dan terutama pemerintah daerah adalah terdepan untuk menghadapi ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan,” ujar Herry.
Ia menyebut terdapat tiga fokus utama dalam penanganan karhutla, yakni pencegahan, penegakan hukum dan restorasi lingkungan.
Pada aspek pencegahan, berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari pembangunan embung, sekat kanal dan sumur, pemasangan menara pantau, patroli hingga edukasi kepada masyarakat.
Sementara dari sisi penegakan hukum, Herry memastikan polisi akan menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan. Namun, proses hukum tersebut tetap dilakukan secara profesional dan terukur.
“Pada tahun lalu, kita telah melakukan penegakan hukum dengan mengamankan sebanyak 86 tersangka. Alhamdulillah, seluruh perkara tersebut telah dilanjutkan ke Kejaksaan dan sebagian di antaranya telah memasuki proses persidangan,” kata Herry.
Sedangkan sepanjang 2026 hingga Juli, Polda Riau telah menangani 19 kasus karhutla dengan 25 tersangka yang diamankan.
“Proses penegakan hukum ini masih terus berjalan,” tegasnya.
Tak Ingin Riau Identik dengan Kabut Asap
Selain pemadaman dan penegakan hukum, Polda Riau juga mendorong restorasi lingkungan sebagai bagian penting dari strategi jangka panjang penanganan karhutla.
Herry mengatakan, upaya tersebut diperlukan untuk mengubah stigma Riau yang selama ini kerap dikaitkan dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
“Kita ingin mengubah stigma itu. Riau harus dikenal sebagai daerah yang peduli lingkungan dan aktif melakukan penghijauan,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan karhutla tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu institusi. Pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha hingga masyarakat harus bergerak bersama dalam melakukan pencegahan maupun penanganan.
Semangat kolaborasi tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan Ekspedisi Merah Putih Presisi 2026 yang menyasar wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Riau. Selain memperkuat pelayanan kepada masyarakat, kegiatan itu turut membawa pesan penting tentang perlindungan lingkungan dan penghijauan.
Apel siaga di Mapolda Riau menjadi penegasan bahwa menghadapi ancaman karhutla 2026, Pemprov Riau, TNI dan Polri memilih bergerak dalam satu barisan.
Langkah yang dibangun bukan hanya memadamkan api setelah kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat pencegahan, mempercepat respons, menindak pelaku pembakaran, memulihkan lingkungan serta memastikan keselamatan masyarakat.
Dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, Riau diharapkan tidak hanya mampu menekan kejadian karhutla, tetapi juga membangun wajah baru sebagai daerah yang serius menjaga hutan, lahan dan lingkungan.(***)