Solar Langka Picu Inflasi, Pemko Pekanbaru Minta Pertamina Evaluasi Distribusi BBM

Selasa, 14 Juli 2026 | 13:10:43 WIB
Abdul Jamal/F: LIPO

PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyoroti kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dinilai menjadi salah satu faktor pemicu inflasi di Kota Pekanbaru. 

Kelangkaan ini juga berdampak pada meningkatnya biaya distribusi dan harga sejumlah komoditas di pasaran.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setdako Pekanbaru, Abdul Jamal, mengatakan persoalan kelangkaan solar menjadi salah satu pembahasan dalam rapat pengendalian inflasi.

"Kelangkaan solar menjadi salah satu penyebab inflasi. Kami melihat antrian di beberapa SPBU di Pekanbaru sangat panjang," kata Jamal, Selasa (14/7/2026).

Ia mengungkapkan, antrian panjang kendaraan di SPBU menyebabkan biaya operasional angkutan meningkat. Bahkan ada kendaraan barang yang harus menunggu hingga 5 jam untuk mengisi BBM.

"Kondisi ini tentu meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemko Pekanbaru meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan Disperindagkop UKM Provinsi Riau dan PT Pertamina agar pasokan BBM solar kembali normal.

"Kami meminta Disperindag berkoordinasi dengan Disperindagkop UMK Provinsi Riau untuk menanyakan kepada Pertamina. Supaya, pasokan solar tidak lagi mengalami kelangkaan," ucap Jamal.

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi, kelangkaan solar justru lebih banyak terjadi di wilayah Riau, khususnya Kota Pekanbaru. 

Sementara di daerah lain seperti Medan dan Sumatera Barat, kondisi serupa tidak terlalu menjadi persoalan.

Jamal menyebut, berdasarkan penjelasan Badan Pusat Statistik (BPS), kuota solar untuk Provinsi Riau sebenarnya dinilai mencukupi.

"Menurut informasi dari BPS, kuota solar untuk Riau sebenarnya cukup. Persoalannya sekarang, kemana distribusi solar tersebut. Hal inilah yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak yang berwenang," jelas Jamal.

Ia menilai diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Pertamina bersama instansi terkait perlu duduk bersama untuk mengevaluasi sistem distribusi solar.

"Kalau memang kuota untuk Riau mencukupi, tentu distribusinya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan. Persoalan ini perlu segera ditindaklanjuti karena menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi inflasi di Kota Pekanbaru," pungkasnya.*****

 

Terkini