PEKANBARU, LIPO - Aksi demo mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) akhirnya membubarkan diri setelah diterima oleh anggota DPRD Riau, Kamis sore 11 Juni 2026.
Anggota DPRD Riau, Edi Basri, bersama rekannya Abdullah dan Sumardani, langsung menemui mahasiswa untuk berdialog. Sebelum audiensi, mahasiswa semat adu argumentasi dengan anggota dewan terkait izin masuk ke gedung DPRD. Setelah melalui diskusi, mahasiswa diperbolehkan masuk hanya hingga area pintu masuk DPRD Riau untuk menyampaikan aspirasi, dengan pengawalan ketat dari kepolisian.
Edi Basri menyampaikan bahwa tuntutan mahasiswa akan diteruskan ke pemerintah pusat, termasuk yang disuarakan terkait dugaan korupsi dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
"Terkait dugaan korupsi MBG, kami meminta seluruh dapur MBG diperiksa. Ini sesuai arahan pemerintah secara berjenjang," ujar Edi.
Setelah mendapat penjelasan, mahasiswa membacakan tuntutan mereka secara langsung kepada anggota DPRD Riau untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Kemudian, massa aksi membubarkan diri.
Berikut isi pernyataan sikap dan tuntutan mahasiswa:
1. Menyatakan Status Darurat Rakyat: Pemerintah dan DPR diminta secara resmi mengakui bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat (krisis ekonomi, hukum, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat), serta mengambil langkah konkret untuk mengatasinya.
2. Menghentikan Implementasi Program Intervensi Nasional yang Merugikan:
Menghentikan segala bentuk program intervensi nasional yang terbukti merusak tatanan pendidikan, kebudayaan, dan kedaulatan rakyat Indonesia, termasuk merevisi atau mencabut muatan buku teks sekolah yang memuat konten tersebut.
3. Alokasi 20% Anggaran Pendidikan Nasional secara Tepat Sasaran dan Transparan:
Memastikan 20% APBN untuk pendidikan benar-benar dialokasikan bagi peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan infrastruktur sekolah di daerah tertinggal, penyediaan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, serta penguatan kurikulum nasional yang berdaulat-bukan untuk program intervensi asing atau proyek bermasalah.*****