PEKANBARU, LIPO - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan DPRD Riau, Abdullah, menghimbau seluruh pelaku usaha kelapa sawit di Provinsi Riau untuk lebih tertib dalam memenuhi kewajiban pajak daerah.
Hal ini disampaikan Abdullah usai pertemuan bersama empat asosiasi sawit, Kamis 30 April 2026.
“Kita menghimbau seluruh pengusaha sawit agar tertib dalam membayar pajak daerah. Ini penting karena kondisi Riau saat ini membutuhkan dukungan pendapatan untuk pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, bahwa pendapatan tersebut akan berdampak langsung pada pembangunan, termasuk melalui skema bagi hasil dengan kabupaten/kota.
Terkait isu pajak air permukaan yang menjadi sorotan di sektor perkebunan sawit, politisi PKS ini mengatakan, bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian. Pemerintah katanya juga membuka ruang untuk menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk asosiasi petani.
“Kita mendengar kekhawatiran bahwa pajak ini bisa berdampak pada harga di tingkat petani. Karena itu, kita akan bahas lebih lanjut, termasuk dalam pertemuan terkait perhitungan pada 19 Mei nanti,” jelasnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti adanya indikasi ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak air permukaan oleh sejumlah perusahaan.
Berdasarkan hasil uji petik di lapangan, ditemukan adanya perbedaan data antara laporan penggunaan air dan produksi TBS.
“Kita menemukan adanya ketidakbenaran dalam penyampaian data. Pemakaian air itu bisa dihitung dari produksi TBS, jadi kalau datanya timpang, tentu ada yang tidak benar,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa sistem pelaporan saat ini masih berbasis self-assessment, sehingga kejujuran pelaku usaha menjadi kunci utama. Untuk itu, pihaknya meminta seluruh perusahaan segera melakukan revisi data dan melaporkan penggunaan air secara akurat.
“Kita mengimbau seluruh pengusaha untuk proaktif dan bersama-sama membangun Provinsi Riau melalui kepatuhan pajak,” tutupnya.*****