PEKANBARU, LIPO - Anggota DPRD Provinsi Riau, Makmun Solihin, menilai persoalan penertiban warga di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) merupakan masalah akumulatif yang kompleks.
Menurutnya, persoalan ini tidak semata-mata soal penegakan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat yang harus sejalan.
"Persoalan TNTN itu sebenarnya akumulatif. Ini masalah penegakan hukum dan kesadaran masyarakat sendiri yang harus seiring sejalan," ujar Makmun Solihin, Senin 20 April 2026.
Ia menjelaskan, dampak yang muncul ketika proses eksekusi dan relokasi dilakukan secara tiba-tiba akan menimbulkan banyak problem. Pertama adalah masalah tempat, dimana lokasi lokasi yang tepat. Selain itu, persoalan lain seperti pendidikan dan berbagai aspek pendukung lainnya juga ikut terdampak.
"Artinya pertama problem tempat, dimana tempatnya mau direlokasi. Kemudian yang lain terkait dengan pendidikan dan sebagainya. Ini banyak sekali hal-hal yang perlu dipersiapkan," tegasnya.
Ketua komisi IV ini menekankan bahwa persoalan ini tidak bisa selesai hanya di tingkat daerah. Peran pemerintah pusat sangat diperlukan, terutama terkait izin-izin dan kawasan-kawasan tertentu yang menjadi kewenangan pusat.
"Makanya memang ini tidak sesimpel yang kita bayangkan. Jadi masyarakat pun kita minta sabar, pemerintah termasuk pusat juga. Jangan kencang-kencang dulu. Kita harus mengerti semua persoalan karena ini muaranya pada kesejahteraan bersama. Jangan sampai ada yang merasa tertinggal," pungkasnya.
Politisi PDI-P ini juga menyoroti aspek perekonomian masyarakat yang umumnya datang dari daerah lain ke lokasi tersebut untuk mencari kesejahteraan. Menurutnya, kondisi ini adalah realitas yang diciptakan oleh negara sendiri.*****