PEKANBARU, LIPO - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, mempertanyakan mengapa aliran dana PT Pertamina Hulu Riau (PHR) yang mencapai puluhan triliun rupiah per tahun tapi belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Pernyataan itu disampaikan Edi menanggapi hasil rapat kerja dengan pihak PHR.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan paparan PHR, biaya operasional perusahaan berkisar 1,1 hingga 1,5 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp25 triliun. Ditambah dengan nilai investasi, total cash flow PHR di Riau diperkirakan mencapai Rp40 triliun per tahun.
"Hitungan sederhana, APBD kita cuma Rp8,3 triliun. Yang langsung menyentuh masyarakat paling-paling Rp2,5 triliun. Tapi dengan uang Rp40 triliun dari PHR, kita tidak melihat geliat ekonomi masyarakat," ujar Edi Basri, Selasa 14 April 2026.
Edi menyoroti potensi uang tersebut hanya bertransaksi di Riau tanpa meninggalkan dampak, karena diduga dikerjakan oleh kontraktor dari luar daerah. Ia menegaskan agar tidak ada lagi praktik 'proyek arisan' di lingkungan PHR, di mana pemenang proyek bergiliran tanpa proses transparan.
"Proyek PHR harus transparan, profesional, dan berpihak pada kepentingan daerah. Tidak ada alasan pekerjaan tidak bisa dikerjakan oleh kontraktor lokal," tegasnya.
Politisi Gerindra ini menekankan dua hal yang seharusnya dihasilkan dari investasi PHR, pertama, peluang tenaga kerja dan proyek lokal, kedua, pembayaran pajak. Jika keduanya tidak terasa, maka masyarakat Riau hanya mendapatkan dampak lingkungan.
Terkait tenaga kerja, Edi mengakui bahwa 72 persen dari 1.414 pekerja PKWT di PHR adalah orang Riau. Namun ia meminta data rinci terkait program Local Business Development yang nilainya sekitar Rp200 miliar per tahun.
"Kami ingin pastikan program itu benar-benar dinikmati pengusaha di sekitar wilayah penambangan, jangan sampai dibawa oleh 'orang gendongan' dari luar. Itu esensi dari CSR dan pembinaan masyarakat," pungkasnya.*****