DPRD Riau Desak Pemprov Kebut Perbaikan Jalan dan Pencairan Dana Transfer Jelang Idul Fitri

Senin, 09 Maret 2026 | 14:43:36 WIB
Muhtarom/F: ist

PEKANBARU, LIPO - Menjelang Hari Raya Idul Fitri, DPRD Riau mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk memprioritaskan dua kebutuhan utama daerah, perbaikan infrastruktur jalan dan percepatan pencairan dana transfer ke kabupaten/kota. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Riau yang membidangi infrastruktur, Muhtarom, pada Senin, 9 Maret 2026.

Muhtarom menegaskan bahwa komitmen antara DPRD dan Pemprov terkait perbaikan jalan provinsi harus segera direalisasikan. Ia menyebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah beberapa kali dipanggil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memastikan penggarapan ruas jalan milik provinsi berjalan optimal.

"Kami minta ada pergeseran pola kerja agar menjelang hari raya jalan-jalan itu sudah tergarap. Memang tidak bisa 100 persen, karena jika didesak dalam waktu singkat hasilnya tidak akan bagus. Minimal kondisinya sudah baik dan layak dilalui," ujar Muhtarom.

Ia mengingatkan bahwa komitmen ini juga pernah disampaikan langsung oleh Pejabat (Pj) Gubernur Riau agar infrastruktur jalan dalam kondisi mantap saat mudik Lebaran.

Selain infrastruktur, Muhtarom juga menyoroti kebutuhan mendesak kabupaten/kota akan dana transfer dari provinsi. Menurutnya, di penghujung Ramadhan, seluruh pemerintah kabupaten dan kota pasti terbebani kewajiban pembayaran gaji, Tunjangan Hari Raya (THR), dan tunjangan lainnya.

"Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota itu berat menjelang Idul Fitri. Dengan adanya bantuan dana transfer dari Provinsi Riau, saya pikir ini menjadi solusi untuk meringankan beban mereka," kata Muhtarom.

Ia berharap Sekretaris Daerah (Sekda) dan Gubernur dapat segera mengucurkan dana tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

"Atas nama DPRD, kami minta dana itu segera turun," tegasnya.

Di internal provinsi sendiri, Muhtarom menilai kebutuhan pegawai juga harus menjadi perhatian. Ia mengapresiasi rencana pemerintah untuk menunda kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas demi memastikan pembayaran gaji, TPP, dan hak lainnya dapat dilunasi tepat waktu.

"Kita semua tahu, menjelang hari raya kebutuhan meningkat drastis. Kami minta pemerintah memprioritaskan hal ini," imbuhnya.

Terkait janji pembayaran gaji ke-13, politisi PKB ini mengaku masih belum mendapatkan kejelasan. "Katanya akan dibayarkan menjelang ini, tapi sepertinya masih abu-abu. Maka kami minta segera dibereskan," pintanya.

Menanggapi desakan tersebut, berdasarkan keterangan singkat dari Sekda lanjutnya bahwa anggaran tersebut dipastikan tersedia. 

"Dari keterangan Pak Sekda, insya Allah dananya ada. Tinggal bagaimana mekanisme pembagian dan pencairannya," tutup anggota DPRD Riau dapil Siak-Pelalawan ini.*****

 

Terkini