PEKANBARU, LIPO– Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Salah satunya melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak, dari hulu hingga hilir, agar petani terbebas dari jeratan tengkulak dan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi (rakor) lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).
Rakor ini melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia. Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Dalam sambutannya, Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rakor ini menjadi momentum evaluasi sekaligus konsolidasi strategi ke depan, menyusul capaian nasional tanpa impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Alhamdulillah, Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pabrik pakan ternak pada 2025. Rakor ini kami laksanakan untuk memperkuat kolaborasi dan menjalankan strategi yang lebih baik pada 2026,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai fasilitator akses permodalan bagi kelompok tani (poktan) jagung. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri membantu petani memperoleh pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga kendala modal tanam dapat diatasi.
Implementasi nyata program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Petani di daerah tersebut mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam sekaligus memperluas lahan pertanian jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara dalam pemaparannya menyampaikan bahwa BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada tahun 2026, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung pakan ternak.
“Pembiayaan ini diharapkan dapat mendorong produktivitas petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Tak hanya soal permodalan, Polri juga mengawal stabilitas harga di tingkat petani. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri memastikan hasil panen petani tidak lagi dijual murah kepada tengkulak. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui kerja sama dengan Perum Bulog dalam penyerapan hasil panen jagung.
Pengadaan jagung oleh Bulog pada tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target penyerapan sebanyak 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong harga beli yang berpihak kepada petani, yakni Rp6.400 per kilogram sesuai standar Bulog,” kata Brigjen Langgeng.
Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi jagung nasional, tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur, memutus mata rantai tengkulak, serta meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Dengan pendampingan manajerial dan pengawalan yang tepat, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara profesional dan memenuhi kewajiban pembayaran kredit tepat waktu.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak demi terwujudnya kemandirian pangan dan kesejahteraan petani jagung Indonesia.(***)