Perbincangan mengenai posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar struktur kementerian bukan semata isu kelembagaan.
Di balik perdebatan tersebut, terdapat kepentingan publik yang lebih luas, yakni bagaimana memastikan penegakan hukum berjalan adil, profesional, dan mampu menopang stabilitas demokrasi.
Bagi masyarakat, keberadaan Polri bukan sekadar simbol negara, melainkan institusi yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Dari penegakan hukum, perlindungan keamanan, hingga pelayanan publik, kepercayaan warga menjadi modal utama. Ketika kepercayaan itu melemah, stabilitas sosial dan demokrasi ikut terancam.
Konstitusi telah memberikan mandat yang jelas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan Polri sebagai alat negara dengan tugas menjaga keamanan, dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.
Penempatan ini mengandung makna bahwa Polri harus berdiri untuk kepentingan negara dan warga, bukan kepentingan sektoral atau politik.
Dalam sistem demokrasi, aparat penegak hukum memiliki peran krusial sebagai penjaga aturan main.
Demokrasi hanya dapat berjalan sehat apabila hukum ditegakkan secara imparsial. Ketika aparat penegak hukum berada terlalu dekat dengan kekuasaan politik, persepsi publik terhadap keadilan berisiko tergerus. Inilah sebabnya jarak institusional antara Polri dan struktur kementerian menjadi isu penting dalam konteks demokrasi.
Pengalaman reformasi memberi pelajaran berharga. Pemisahan Polri dari militer dilakukan untuk mengakhiri praktik keamanan yang sarat pendekatan kekuasaan. Tujuannya adalah menghadirkan Polri yang profesional dan sipil, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum tidak digunakan sebagai alat politik.
Semangat inilah yang perlu dijaga agar demokrasi tetap stabil dan berfungsi.
Dari sudut pandang kepentingan publik, independensi Polri berkorelasi langsung dengan rasa keadilan masyarakat.
Penanganan perkara hukum, terutama yang menyentuh isu sensitif atau melibatkan elite kekuasaan, menuntut aparat yang bekerja tanpa tekanan. Ketika publik melihat hukum ditegakkan secara konsisten, kepercayaan terhadap negara akan menguat.
Namun, independensi tidak berarti tanpa pengawasan. Dalam negara demokratis, setiap kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Polri tetap berada di bawah kontrol konstitusional melalui Presiden, pengawasan DPR, mekanisme peradilan, serta lembaga pengawas internal dan eksternal.
Pengawasan ini justru menjadi penyangga agar independensi tidak berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan.
Menempatkan Polri di luar struktur kementerian dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan tersebut. Bukan untuk menjauhkan Polri dari kontrol sipil, melainkan untuk memastikan bahwa kontrol itu dijalankan secara konstitusional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Ke depan, konsolidasi demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kompetisi politik yang bebas, tetapi juga oleh kualitas institusi penegak hukum.
Demokrasi yang matang membutuhkan Polri yang dipercaya publik, bekerja profesional, dan mampu menjaga jarak yang sehat dari tarik-menarik kepentingan politik.
Momentum perdebatan ini semestinya dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola kepolisian secara menyeluruh. Reformasi tidak berhenti pada struktur, tetapi harus menyentuh budaya organisasi, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketika Polri hadir sebagai institusi yang adil dan akuntabel, hukum akan menjadi alat pemersatu, bukan sumber ketegangan sosial.
Dalam jangka panjang, Polri yang independen dan bertanggung jawab merupakan pilar penting bagi stabilitas nasional. Di situlah demokrasi menemukan fondasinya: hukum yang tegak, keamanan yang berkeadilan, dan negara yang dipercaya warganya.
Konsolidasi demokrasi bukan tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan yang menuntut komitmen bersama untuk menjaga agar kekuasaan selalu berpihak pada kepentingan publik. ***
*) Amril Jambak, penulis peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia