PEKANBARU, LIPO - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk pergantian direksi PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) digelar secara tertutup. Seluruh awak media tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam lokasi rapat, Jumat 23 Januari 2026.
Berdasarkan pantauan di lokasi, pintu gerbang utama PT SPR jalan Diponegoro itu ditutup rapat oleh petugas keamanan. Hanya pihak-pihak tertentu yang diundang, seperti perwakilan Pemerintah Provinsi Riau dan internal SPR, yang dapat memasuki kantor tersebut.
"Dilarang masuk untuk media hanya yang berkepentingan boleh masuk," ujar salah satu security.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, telah secara resmi menginstruksikan manajemen PT SPR untuk segera menggelar rapat tersebut.
Instruksi itu tertuang dalam surat usulan pelaksanaan RUPS-LB yang disampaikan pada 22 Desember 2025.
Dalam dokumen itu, Pemprov Riau secara tegas mengajukan dua agenda utama, pemberhentian seluruh jajaran direksi PT SPRSPR, dan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Direksi yang baru.
Usulan perombakan manajemen ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU tersebut memberikan kewenangan kepada pemegang saham untuk melakukan perubahan struktur Direksi melalui mekanisme RUPS.*****