LIPO - Gubernur Riau, Abdul Wahid, tengah menghadapi tantangan berat dalam mengelola keuangan daerah. Defisit anggaran mencapai Rp1,5 triliun dan tunggakan pembayaran kegiatan tahun 2024 sebesar Rp2 triliun lebih membuat pemerintah provinsi harus mencari solusi cepat.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau yang hanya mencapai Rp8 triliun, dengan belanja pegawai sekitar Rp4 triliun, semakin memperparah kondisi keuangan ini.
Sebagai respons, Gubernur Abdul Wahid bahkan merencanakan pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau.
Menyikapi hal ini, ekonom Edyanus Herman Halim memberikan sejumlah rekomendasi untuk membantu Gubernur Riau mengatasi masalah keuangan tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang disarankan:
1. Prioritas Pembayaran Hutang
Edyanus menyarankan agar Gubernur Riau memprioritaskan pembayaran hutang yang mendesak. Hutang yang tidak prioritas bisa ditunda hingga tahun depan.
"Hutang yang tidak prioritas bisa ditunda pembayarannya, sementara yang prioritas dibayar sebagian, misalnya separuh atau sepertiga, dengan catatan tahun depan tidak boleh ada hutang baru," ujarnya kepada liputanoke, Jumat 14 Maret 2025.
2. Pinjaman ke Pemerintah Pusat
Solusi kedua adalah meminjam dana dari pemerintah pusat untuk melunasi hutang yang ada. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban keuangan Pemprov Riau dalam jangka pendek.
3. Pemangkasan Pengeluaran
Untuk mengatasi defisit, Edyanus menyarankan agar Pemprov Riau melakukan pemangkasan pengeluaran dengan menajamkan skala prioritas.
"Jika belum mampu membangun jalan atau gedung, sebaiknya ditunda dulu. Langkah ini penting untuk mengurangi belanja yang tidak mendesak," jelasnya.
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Peningkatan PAD menjadi salah satu solusi jangka panjang. Selain itu Edyanus menyarankan agar Pemprov Riau melakukan sinergi dengan stakeholder, termasuk pihak swasta, serta mengundang investor. Dengan demikian, pembangunan di Riau tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah, melainkan juga melibatkan investasi swasta.
5. Perbaikan Infrastruktur oleh Perusahaan Sawit
Edyanus juga mengusulkan agar perusahaan-perusahaan sawit di Riau diminta bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang disebabkan oleh kendaraan pengangkut sawit. Jika perusahaan tidak mau memperbaiki, pemerintah bisa melarang mereka menggunakan fasilitas umum tersebut.
6. Sinergi dengan Kabupaten dan Kota
Terakhir, Edyanus menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota dalam pembangunan.
"Pembangunan bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus ada sinergi agar lebih efisien," ujarnya.
Kebijakan pemotongan TPP ASN yang diusulkan Gubernur Abdul Wahid dinilai sebagai langkah rasional untuk menjaga stabilitas keuangan Pemprov Riau. Namun, langkah-langkah yang disarankan oleh Edyanus diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah hutang dan defisit yang dihadapi Riau saat ini.(***)