PEKANBARU, LIPO - Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto menyoroti berbagai persoalan yang masih membelit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad, termasuk masalah keuangan yang terus dibayangi hutang.
Pada kesempatan itu, Wahid mengkritik pengadaan alat kesehatan yang masih mengandalkan dana APBD, serta mempertanyakan mengapa masih mengalami kerugian.
"Bagaimana bisa rumah sakit ini masih tekor dan memiliki utang? Manajemennya harus segera diubah," ujar Wahid, Rabu (5/3/25).
Lantas Gubri Wahid membandingkan kondisi RSUD Arifin Achmad dengan rumah sakit swasta yang meskipun bergantung pada pendapatan dari masyarakat, tetap dapat bertahan dengan baik.
Selain itu, Wahid juga menyoroti infrastruktur rumah sakit yang masih belum berfungsi maksimal. Beberapa gedung yang dibangun belum dimanfaatkan sepenuhnya, sementara fasilitas yang ada tidak dioptimalkan.
"Jika ada masalah hukum, itu bukan halangan. Fasilitas dan alat yang ada harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sayang sekali jika alat-alat tersebut menganggur dalam waktu lama. Kita harus lebih fokus pada solusi untuk mencapai pelayanan yang prima," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana hibah rumah sakit, termasuk pergeseran anggaran yang harus diketahui dengan jelas. Ia juga menekankan agar masalah utang di rumah sakit segera dibahas dalam rapat khusus agar tidak semakin membengkak.
"Temuan-temuan yang ada harus segera diselesaikan. Jika tidak, saya akan mengambil tindakan sendiri. Sudah sekian tahun temuan tersebut dibiarkan begitu saja. Jangan hanya keluhan yang diungkapkan, tapi juga solusi untuk perbaikan," tegas Hariyanto.
Menyoal soal kondisi keuangan RSUD Arifin Achmad, Wakil Direktur Keuangan RSUD, Eko, mengungkapkan, bahwa rumah sakit memiliki utang sebesar 130 milyar rupiah, sebagian besar untuk pengadaan obat dan alat kesehatan.
Dalam hal menurut Eko, BPJS menanggung sebagian besar biaya untuk alat kesehatan, namun beberapa prosedur seperti patah tulang hanya ditanggung sebagian.
"BPJS hanya menanggung sebagian, misalnya untuk patah tulang, yang ditanggung hanya satu dari lima," katanya.
Terkait bagaimana cara agar keuangan rumah sakit tidak terus membengkak, Eko menjelaskan bahwa langkah pertama yang harus diambil adalah memperbaiki tata kelola keuangan rumah sakit.
"Harus ada tata kelola yang lebih baik agar keuangan rumah sakit tidak membengkak," jawab Eko.
Sebagai langkah konkret, Wahid meminta Eko dan tim keuangan untuk membuat neraca kerja dan segera menindaklanjuti temuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Segera buat neraca kerja dan pastikan semua temuan BPK dapat ditindaklanjuti dengan segera," kata Wahid.
Sementara itu, Direktur RSUD Arifin Achmad berjanji akan menindaklanjuti koreksi yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
"Kami akan segera melakukan perbaikan sesuai dengan arahan yang diberikan," pungkas Direktur RSUD.*****