LIPO - Ketua Komisi IV DPRD Riau, Makmun Solihin, menyoroti adanya persoalan tunda bayar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2025, yang dinilai belum dapat dijalankan secara maksimal.
Ia mendesak agar masalah ini segera diselesaikan agar program-program yang telah direncanakan tidak terhambat dan berjalan maksimal.
Makmun menyatakan bahwa untuk mempercepat proses pencairan anggaran, pihaknya mengusulkan mekanisme pergeseran anggaran, jika diperlukan. Menurutnya, dengan melihat skala prioritas, sejumlah anggaran bisa dialihkan untuk mempercepat pembayaran tunda bayar.
"Kita harap agar ini bisa difokuskan dan dibayarkan segera, termasuk melalui pergeseran anggaran, dengan refocusing anggaran yang memungkinkan," ujarnya di DPRD Riau, Senin 3 Februari 2025.
Politisi dari PDI-P ini menjelaskan, banyak program yang belum berjalan karena menunggu kepastian transfer dana dari pemerintah pusat serta pelantikan kepala daerah baru. Jika pelantikan kepala daerah terpilih mundur, tentu hal tersebut berpotensi memperpanjang penundaan realisasi APBD 2025.
“Tunda bayar ini sangat mengganggu kelancaran program yang sudah direncanakan, apalagi dengan kondisi keuangan yang juga cukup terbatas,”jelasnya.
Lebih lanjut, Makmun mengatakan bahwa meski beberapa program di Riau telah mulai berjalan secara bertahap, proyek-proyek fisik masih terkendala. "Di provinsi, kegiatan fisik masih belum berjalan, namun sektor lainnya sudah mulai bergerak meskipun lambat," katanya.
Di sisi lain, kebijakan penundaan pengadaan barang dan jasa (Barjas) yang dikeluarkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, juga mempengaruhi pelaksanaan APBD di berbagai daerah, termasuk Riau.
Kebijakan ini berlaku untuk menunggu regulasi baru yang akan dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam menjalankan APBD. Mengingat transisi kepemimpinan daerah setelah Pilkada 2024, di mana kepala daerah terpilih baru akan dilantik pada pertengahan Februari 2025, pengadaan barang dan jasa baru akan dilakukan setelah ada kepastian kepemimpinan.(***)