LIPO - Seluruh staf di Puspenkum Kejagung RI dilakukan tes urine pada Selasa (08/11/22). Hasilnya, seluruh dinyatakan negatif.
Tes urine yang dilakukan mendadak oleh Petugas BNN dilakukan terhadap 61 orang baik pegawai maupun honorer.
Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, menjelaskan, selain pegawai dan honorer, siswa magang pun tak luput dari pemeriksaan.
"Tes urine secara mendadak kepada 61 orang baik seluruh pegawai, honorer, dan mahasiswa yang sedang melakukan praktek kerja lapangan," kata Ketut dalam keterangan tertulisnya,pada Selasa (08/11/22).
Dikatakan Ketut, dari hasil pemeriksaan, seluruh pegawai, honorer dan mahasiswa yang sedang melakukan praktek kerja lapangan dinyatakan negatif (tidak mengkonsumsi narkoba).
Ketut Sumedana menyampaikan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara mendadak guna mengetahui apakah ada di kalangan pegawai yang menyalahgunakan penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba.
"Syukur alhamdulillah semua pegawai nihil (tes urine negatif) karena pegawai Puspenkum itu harus sehat secara fisik dan psikis agar tidak mengganggu fungsi-fungsi pelayanan, publikasi dan hubungan antar lembaga. Untuk itu, akan kami jadwalkan secara rutin dengan mendadak kegiatan tes urine di Puspenkum bekerja sama dengan BNN Pusat," ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung sekali lagi.
Sebelum acara pemeriksaan urine, telah dilakukan rapat paripurna/rapat internal terkait dengan penyerapan anggaran, rencana monitoring dan evaluasi (monev) ke daerah, dan akselerasi program-program baru setiap bidang di Puspenkum Kejaksaan Agung yang direncanakan akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 2023.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa Puspenkum Kejaksaan Agung harus memiliki terobosan-terobosan baru terkait dengan penegakan hukum humanis, yakni Jaksa harus hadir di tengah masyarakat sebagaimana perintah Jaksa Agung ST. Burhanuddin.
"Untuk itu, program yang akan diluncurkan harus mampu menjawab berbagai persoalan hukum di masyarakat. Di samping menjaga citra institusi di masyarakat, tak kalah pentingnya penggunaan dan pemanfaatan media sosial, media massa serta media lain harus mudah diakses masyarakat," ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung. (*1)