PEKANBARU, LIPO - Wakil Bupati Siak, Husni Merza, serta para Bupati dan Wali Kota se Provinsi Riau menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau.
Acara berlangsung di Ruang Auditorium Lantai 2 Gedung BPK Perwakilan Provinsi Riau, jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Riau kamis (6/10/2022).
Untuk diketahui, Sertijab tersebut dilakukan karena Kepala BPK Perwakilan Riau sebelumnya, Widhi Widayat dimutasi menjadi kepala BPK Perwakilan Yogyakarta, selanjutnya Kepala BPK Perwakilan Riau baru dijabat oleh Indria Syzinia.
Wakil Bupati Siak Husni Merza mengucapkan selamat kepada dan tahniah kepada Kepala BPK Perwakilan Riau yang baru saja melakukan Sertijab. Serta tidak lupa pula ia menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi kepala BPK Perwakilan Riau yang lama.
"Selamat datang ibu Indria Syzinia, selamat bertugas sebagai Kepala BPK perwakilan Riau. Untuk Pak Widhi Widayat selamat menjadi Kepala BPK Perwakilan Yogyakarta, semoga sukses tempat baru dan terima kasih atas bimbingan dan arahannya," ungkapnya.
Orang nomor dua di negeri istana itu juga menyampaikan, terimakasih kepada BPK Perwakilan Riau yang telah mengevaluasi dan mengaudit laporan keuangan daerah,
"Alhamdulillah, kita sudah 11 kali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini merupakan prestasi , sekaligus menjadi motivasi Pemkab Siak, bagaimana kedepan terus menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dan tepat waktu," papar Husni.
Gubernur Riau Syamsuar dalam arahannya mengatakan, pemerintah Provinsi Riau akan terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah, namun ia menyadari masih banyak terdapat kekurangan kelemahan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
"Untuk itu kehadiran BPK RI Perwakilan Riau kami dapat melakukan evaluasi sekaligus mengetahui kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset dan sesegera mungkin melakukan perbaikan, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," kata Gubri.
Auditorat Utama Keuangan Negara V, BPK RI Dori Santosa mengatakan BPK akan terus berupaya meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan nasional melalui pemeriksaan keuangan negara.
Mencermati tuntutan masyarakat saat ini pemerintah pusat dan daerah dituntut agar lebih transparan dalam pengelolaan keuangan. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemda tahun 2021 pada Pemda Provinsi Riau dan 12 Kabupaten atau kota menunjukan bahwa seluruh pemda telah meraih opini WTP.
"Kami mengapresiasi setinggi-tingginya atas tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah, pada pemda se Riau. Meski demikian opini WTP tersebut, tidak menjamin di instansi masing-masing pada individu terhadap perilaku korupsi dalam pengelolaan keuangan negara," tandasnya. (*11)