LIPO - Semenjak pandemi covid-19 mewabah di Indonesia, masyarakat dihadapkan pada persoalan yang multidimensi. Efek buruk yang ditimbulkan oleh pandemi ini hampir menyeluruh menghancurkan sendi-sendi tatanan, baik sosial maupun ekonomi. Tentulah kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi pemerintah bila tak ingin masyarakat semakin terpuruk dalam ketidakberdayaan.
Untuk angka kemiskinan saja, bila mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Indonesia kembali menyentuh angka 10,19 persen pada September 2020.
Berkaca dari angka itu, berarti jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah 2,76 juta orang bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sehingga, total penduduk miskin per September 2020 mencapai 27,55 juta orang.
Menanggapi kondisi ini, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) mengatakan, bahwa kondisi ini menjadi PR serius bagi pemerintah. Dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta jiwa, ditambah angka kemiskinan yang meningkat, kondisi ini harus secepat mungkin dicari jalan keluarnya.
Dalam keterangannya lebih lanjut, Gus AMI berpendapat, dari masa orde baru hingga ke masa repormasi, pemerintah hanyalah sekedar bisa menjanjikan kesejahteraan dan kebahagiaan politik semata, sementara persoalan ekonomi masih perlu banyak pembenahan.
"Kita melihat pekerjaan yang besar dan berat, pekerjaan kita bertumpuk di waktu yang di luar dugaan, di tahun ini, menambah semakin menumpuknya pekerjaan rumah yang selama ini belum kita lakukan dengan baik,†kata Gus AMI dilansir laman online JPNN.com, Selasa (16/02/21).
Menurut Ketua Umum DPP PKB ini, selain kebahagiaan dan kesejahteraan adalah agama, adalah pemerintah harus mampun mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dengan tercukupinya persoalan ekonomi.
Karena itu, Gus AMI berpesan bahwa tantangan serius yang harus dilakukan yakni peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua, bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat melalui kegiatan-kegiatan untuk pemberdayaan. (*1)
Sumber: JPNN.COM