PEKANBARU, LIPO - Beberapa persoalan distribusi hingga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Riau jadi sorotan Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid bertepatan pada acara Sosialisasi Tugas Fungsi dan Capaian Kinerja BPH Migas yang dilaksanakan di salahsatu hotel di Pekanbaru, Sabtu (26/09).
Diungkapkan Abdul Wahid, untuk ketersediaan BBM masyarakat Riau belum bisa menikmati dengan baik. Terutama untuk daerah pesisir dimana ketersediaan BBM sifatnya masih kondisional.
"Strategi penyaluran BBM harus dicarikan solusinya. Disaat Masyarakat butuh, BBM sering kosong," ungkap Wahid.
Persoalan yang lain diungkapkan Wahid, sering terjadinya kelangkaan BBM dan belum adanya satu harga di tingkat pengecer. Semestinya dijelaskan Wahid, dengan telah diterapkannya kebijakan satu harga oleh pemerintah, harga ditingkat pengecer tidak lagi ada perbedaan.
"Kebijakan Pemerintah khan sudah satu harga, namun ditingkat pengecer harga masih sangat jauh perbedaannya. Satu harga hanya di Depot, sampai ke pengecer udah berbeda dan tinggi," jelas Wahid.
Menyikapi persoalan itu, menurut Wahid harus dicarikan formulanya agar harga dimasing tingkatkan mempunyai skala yang jelas.
"Harus jelas ini standar harga dimasing tingkatan, agar konsumen tidak merasa dirugikan," kata Wahid.
Perilaku oknum pengusaha SPBU juga dijelaskan Wahid juga berperan sangat besar memperburuk persoalan yang disampaikannya tadi. Mulai dari adanya disinyalir penyelewengan pendistribusian hingga waktu operasional yang tidak sesuai aturan.
"Saya tidak menyebut oknum SPBU yang mana. Soal penyelewengan, biar aparat hukum yang membereskannya. Ini ada juga SPBU buka pukul 09. 00 WIB pagi, tutup pukul 15.00 WIB sore. Padahal itu SPBU 24 jam. Yang seperti ini harus diterbitkan," pinta Wahid.
Menjawab apa yang disampaikan Abdul Wahid, pihak Komite BPH Migas Hendri Achmad, menjelaskan secara triminologi bahwa dapat dikatakan langka bila BBM itu selama tiga hari tidak ada tersedia.
"Ini yang selalu kita benahi, agar ketersediaan BBM dilapangan selalu tersedia. Kadang memang persoalan distribusi banyak dipengaruhi oleh faktor alam yang kadang sering terjadi, apalagi tempat distribusinya hingga di daerah pesisir. Tapi tetap kita atur distribusi sesuai kondisi di wilayah masing-masing," jelasnya.
Disamping itu Hendri juga tidak menapik adanya perilaku oknum nakal yang kadang menyebabkan BBM langka dan mahal.
"Hal yang lain juga disinyalir adanya kondisi ini ulah oknum tengkulak "nakal" yang dibiayai cukong sehingga persoalan ketersediaan dan BBM langkah selalu saja terjadi," ungkapnya.
Sementara Sales Branch Manager Pertamina, Aditya Agung, berjanji akan menindak bila ada SPBU yang tidak menjalankan aktivitas sesuai aturan.
"Kami berharap mas dapat melaporkan kepada kami terkait SPBU yang "bandel", atau ada indikasi pelanggaran lainnya agar dilaporkan kepada kami, pasti kami tindak," jelas Aditya.
Selain Abdul Wahid menjadi narasumber, Sosialisasi Tugas Fungsi dan Capaian Kinerja BPH Migas tersebut juga dihadiri Komite BPH Migas Hendri Achmad, dari Pertamina hadir Sales Branch Manager Aditya Agung. (*1)