PEKANBARU, LIPO - Sebuah video anggota DPR RI yang sedang melakukan Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, viral lagi dijagad Medsos.
Video yang berdurasi lebih kurang 09.55 menit tersebut khusus membahas sumbangsih Chevron kepada daerah Riau.
Abdul Wahid dari Komisi VII DPR RI, dengan tegas mempertanyakan sikap Kementrian ESDM terkait alih kelola dari Chevron ke Pertamina, mengingat kontrak dengan Chevron akan berakhir tahun depan, 2021.
Dengan tutur bahasa yang jelas, rinci dan tertata rapi, Abdul Wahid dinilai masyarakat Riau sangat menguasai dan memahami substansi persoalan yang terjadi di Provinsi Riau. Sehinga tidak lah salah bila sosok yang satu ini menjadi tumpuan masyarakat Riau dalam memperjuangkan aspirasi di tingkat Pusat.
Didalam video itu, Abdul Wahid dengan tegas meminta pengelolaan ladang minyak di blok-blok kecil di Riau untuk dikelola oleh Pemda saja. Jika tidak maka Riau pun akan berteriak meminta merdeka, seperti halnya Provinsi Aceh dan Papua.
Karena Riau dianggap sudah seharusnya diperhatikan dari sumbangsihnya sebagai daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia, dimana hari ini menjadi sampah bekas penambangan minyak yang harus ditanggung oleh Riau.
"Oleh karena itu menurut saya ladang-ladang kecil yang hari ini penghasilannya seperti 1.000 hingga 2.000 barel seperti yang ada di Siak yang ada di blok west Kampar segala macam itu, masak dikelola oleh Pertamina juga mengapa tidak dikelola oleh daerah. Tolong Pak Menteri untuk diberikan pengelolaannya kepada pemerintah daerah saja," ungkapnya.
Ditegaskannya, selama 60 tahun sudah Provinsi Riau menjadi penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, bahkan hasil produksi minyak di Riau pernah mencapai 1 juta lebih barel per hari. Namun sumbangsih itu tidak dihargai oleh Pemerintah pusat, hal itu terbukti dari pendekatan negara terhadap Provinsi Riau pada bidang pembangunan sangat minim.
Ditambah lagi ketidakadilan Pemerintah pusat soal Participating Interest (PI) bagi Riau sebab daerah ini mendapatkan PI 10 persen. Sedangkan Provinsi Aceh dan Papua yang juga menjadi daerah penghasil minyak bumi diberikan lebih besar yakni sebesar 20 persen.
"Oleh karena itu apakah kami harus teriak merdeka. Ketika kami teriak merdeka baru dikasih CPP Blok, apakah negosiasi antara Pemerintah Daerah kepada Pemerintah pusat seperti itu? Jangan hanya Papua saja," tegasnya.
Politisi PKB asal Indragiri Hilir Provinsi Riau itu, juga menyoroti ladang minyak blok Rokan di Riau yang saat ini dikelola oleh PT. Chevron dan sebentar lagi pengelolaannya ditake over oleh Pemerintah pusat melalui PT. Pertamina (Persero). Dimana Blok Rokan tersebut sejak 3 tahun terakhir liftingnya sudah semakin merosot dari angka 210.000 sekarang turun jadi 140.000 yang artinya selama itu PT. Chevron dinilai tidak ada melakukan perawatan lifting. Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM yang menyatakan bawah kontraktor wajib menjaga kewajaran tingkat lifting.
Karenanya, Abdul Wahid sangat mengharapkan adanya negosiasi antara pemerintah pusat dalam hal ini PT. Pertamina dengan Pemda dalam hal tata kelola Blok Rokan.
"Berbarengan dengan itu saya juga ingin mempertanyakan bahwa komitmen dari sebuah negara terhadap daerah, ini yang penting kita elaborasi," lanjutnya.
Selain itu ditegaskannya, agar Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM untuk tidak meragukan kemampuan dari Pemda Riau untuk mengelola blok-blok kecil, karena Riau telah membuktikan kemampuannya melalui perusahaan daerah Bumi Siak Pusako yang telah berhasil melakukan pengelolaan blok minyak di Riau.
Sementara itu, dari penelusuran, video rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR bersama Kementrian ESDM berlangsung pada November 2019 lalu. Namun akhir-akhir ini video tersebut kembali direpost sejumlah akun youtube. (*1)