JAKARTA, LIPO - Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan langkah PPP yang menyodorkan 15 nama kader untuk menjadi menteri di kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jilid II.
Hal tersebut dinilai akan memberikan dampak positif kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
"Ya saya kira semua partai boleh mengajukan sebanyak-banyaknya nama. Tentu Pak Jokowi punya banyak pilihan, punya banyak yang bisa dipilih," ujarnya kepada Okezone, Rabu (17/7/2019).
Hanya ia mengimbau kepada seluruh partai agar tak sembarangan mengajukan kader sebagai calon menteri.
"Yang terpenting yang diajukan ini dari partai masing-masing memiliki kemampuan, kapasitas, kepemimpinan, manajerial yang baik," kata dia.
Hal ini senada dengan Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP, Eva Kusuma Sundari uyang mengatakan, pihaknya mempermasalahkan langkah PPP yang menyodorkan 15 nama ke Jokowi.
Eva hanya mengingatkan agar partai berlambang Kakbah untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk, yakni semua kadernya tak dipilih sebagai menteri. Pasalnya, pemilihan itu merupakan hak prerogatif seorang presiden.
Seperti diketahui, PPP mengajukan 15 nama kader untuk dijadikan menteri di era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, dari mulai Sekjen Arsul Sani hingga Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.(lipo*3)
Hal tersebut dinilai akan memberikan dampak positif kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
"Ya saya kira semua partai boleh mengajukan sebanyak-banyaknya nama. Tentu Pak Jokowi punya banyak pilihan, punya banyak yang bisa dipilih," ujarnya kepada Okezone, Rabu (17/7/2019).
Hanya ia mengimbau kepada seluruh partai agar tak sembarangan mengajukan kader sebagai calon menteri.
"Yang terpenting yang diajukan ini dari partai masing-masing memiliki kemampuan, kapasitas, kepemimpinan, manajerial yang baik," kata dia.
Hal ini senada dengan Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP, Eva Kusuma Sundari uyang mengatakan, pihaknya mempermasalahkan langkah PPP yang menyodorkan 15 nama ke Jokowi.
Eva hanya mengingatkan agar partai berlambang Kakbah untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk, yakni semua kadernya tak dipilih sebagai menteri. Pasalnya, pemilihan itu merupakan hak prerogatif seorang presiden.
Seperti diketahui, PPP mengajukan 15 nama kader untuk dijadikan menteri di era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, dari mulai Sekjen Arsul Sani hingga Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.(lipo*3)