JAKARTA, LIPO-Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing megatakan, isu reshuffle kabinet yang belakangan santer dikabarkan dipengaruhi oleh semakin dekatnya tahun politik, di antaranya Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.
Hal ini ditengarai juga untuk menggenjot kinerja Kabinet Kerja dalam sisa masa pemerintahan dua tahun ke depan. Emrus berpendapat, salah satu pejabat yang patut disoroti kinerjanya adalah Jaksa Agung M Prasetyo.
"Dalam konteks penanganan kasus-kasus belum optimal, masih ada persoalan yang tertunda. Coba dicek pengadilan negeri dari Sabang sampai Merauke," kata Emrus kepada Okezone, Senin (17/7/2017).
Emrus menyarakankan posisi jaksa agung diganti dengan sosok yang tidak berasal atau berafiliasi dengan partai politik mana pun. M Prasetyo diketahui merupakan mantan kader Partai Nasdem, salah satu pendukung pemerintah.
Meski tidak lagi menjabat struktural partai, Emrus mengatakan, masih ada potensi keterkaitan Prasetyo dengan kepentingan parpol yang dinilai bisa mempengaruhi independensinya sebagai penegak hukum.
"Secara hukum mundur, tapi secara sosiologis, secara psikologis apakah mundur? Bapak Presiden kalau mau melakukan reshuffle ini jaksa agung kita tidak sumber dari, partai jangan dari partai, partai mana pun itu, supaya dia menegakkan kebenaran," tutur dia.
Sebelumya, Jokowi diketahui telah tiga kali melakukan kocok ulang kabinet. Reshuffle pertama diumumkan pada 12 pada Agustus 2015, di mana Jokowi mengganti enam menterinya. Reshuffle kedua pada 27 Juli 2016 menyebabkan pergantian 12 menteri. Terakhir, kocok ulang ketiga diwarnai polemik dwikewarganegaraan Menteri ESDM saat itu, Arcandra Tahar. Arcandra kemudian digeser ke posisi Wakil Menteri ESDM, lalu Jokowi mengangkat Ignasius Jonan menjadi Menteri ESDM.(lipo*3/rol)
Hal ini ditengarai juga untuk menggenjot kinerja Kabinet Kerja dalam sisa masa pemerintahan dua tahun ke depan. Emrus berpendapat, salah satu pejabat yang patut disoroti kinerjanya adalah Jaksa Agung M Prasetyo.
"Dalam konteks penanganan kasus-kasus belum optimal, masih ada persoalan yang tertunda. Coba dicek pengadilan negeri dari Sabang sampai Merauke," kata Emrus kepada Okezone, Senin (17/7/2017).
Emrus menyarakankan posisi jaksa agung diganti dengan sosok yang tidak berasal atau berafiliasi dengan partai politik mana pun. M Prasetyo diketahui merupakan mantan kader Partai Nasdem, salah satu pendukung pemerintah.
Meski tidak lagi menjabat struktural partai, Emrus mengatakan, masih ada potensi keterkaitan Prasetyo dengan kepentingan parpol yang dinilai bisa mempengaruhi independensinya sebagai penegak hukum.
"Secara hukum mundur, tapi secara sosiologis, secara psikologis apakah mundur? Bapak Presiden kalau mau melakukan reshuffle ini jaksa agung kita tidak sumber dari, partai jangan dari partai, partai mana pun itu, supaya dia menegakkan kebenaran," tutur dia.
Sebelumya, Jokowi diketahui telah tiga kali melakukan kocok ulang kabinet. Reshuffle pertama diumumkan pada 12 pada Agustus 2015, di mana Jokowi mengganti enam menterinya. Reshuffle kedua pada 27 Juli 2016 menyebabkan pergantian 12 menteri. Terakhir, kocok ulang ketiga diwarnai polemik dwikewarganegaraan Menteri ESDM saat itu, Arcandra Tahar. Arcandra kemudian digeser ke posisi Wakil Menteri ESDM, lalu Jokowi mengangkat Ignasius Jonan menjadi Menteri ESDM.(lipo*3/rol)