PEKANBARU, LIPO - Suasana Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), berubah panas di depan Gerbang Kantor Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Ratusan massa yang menamakan diri "Riau Menggugat" memadati lokasi. Mereka datang bukan sekadar orasi. Mereka datang menagih janji yang menurut mereka sudah terlalu lama diingkari: hak Riau atas hasil bumi sendiri.
Massa datang dari berbagai latar. Ada organisasi masyarakat, paguyuban, hingga masyarakat adat yang biasanya jarang satu panggung, kini berdiri berdampingan.
Tercatat hadir Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB), Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau, Ikatan Keluarga Minang (IKM), hingga SPSI.
Tak ketinggalan Ikatan Keluarga Aceh Riau, Ikatan Keluarga Batak Riau, Ikatan Keluarga Sumsel Riau, Ikatan Keluarga Jawa Riau, dan Pemuda Batak Bersatu. Melayu, Minang, Batak, Aceh, Jawa, Sumsel, semua melebur dalam satu tuntutan.
"Kita Hanya Minta Hak Kita Dikembalikan"
Di atas mobil orasi, Ketua Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Datuk Tarlaili, membakar semangat massa.
Menurutnya, memilih 10 November bukan kebetulan. Hari Pahlawan adalah momentum untuk mengingatkan, bahwa perjuangan Riau belum selesai.
"Kita hanya meminta 70 persen Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) Riau dikembalikan ke Riau," teriaknya.
Datuk Tarlaili lalu mengingatkan sejarah kelam Riau sebagai lumbung energi nasional. Dulu, bumi Riau pernah memproduksi hingga 1,2 juta barel minyak per hari. Angka yang fantastis.
"Tapi masyarakat Riau tidak mendapatkan apa-apa," ujarnya.
Ia bahkan menyinggung kisah Gubernur Riau kala itu, Arifin Achmad, yang disebutnya hanya meminta 1 persen saja dari hasil itu, namun justru mendapat perlakuan tidak pantas.
"Bahkan Gubernur Riau Bapak Arifin Achmad pernah meminta 1 persen saja dari hasil itu, namun beliau ditodong senjata," katanya.
"Riau Menderita, Pusat Berpesta"
Nada orasi semakin tinggi saat Datuk Tarlaili menyinggung soal Participating Interest (PI) 10 persen yang selama ini diterima Riau.
Menurutnya, jangankan 70 persen, yang 10 persen saja masih dibayar dengan cara dicicil oleh pemerintah pusat.
"Hasil bumi kita dikeruk, tapi masyarakat Riau tidak mendapatkan manfaatnya. Masyarakat Riau menderita sementara pemerintah pusat berpesta," tegasnya.
Pernyataan itu langsung disambut riuh massa.
Di akhir orasinya, Datuk Tarlaili menyampaikan ultimatum keras. Jika tuntutan 70 persen DBH Migas itu tidak dipenuhi, massa meminta PHR angkat kaki dari Bumi Lancang Kuning.
"Kita minta 70 persen dikembalikan ke Riau, kalau tidak! Kita usir PHR dari Riau," pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, ratusan massa masih bertahan di depan Gerbang Kantor PHR, mengawal aksi damai "Riau Menggugat".*****
GoogleNews
