PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi menggandeng Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru untuk mengawal hak perempuan dan anak pasca perceraian.
Kesepakatan itu ditandatangani dalam nota kesepahaman (MoU) tentang sinergitas pencegahan perkawinan anak, pemenuhan hak asuh anak, serta hak perempuan dan anak pasca perceraian, di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Selasa (10/11/2026).
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan MoU ini bukan sekadar seremonial. Menurutnya, selama ini banyak putusan pengadilan soal nafkah anak yang mandek di atas kertas dan tidak dijalankan oleh pihak yang wajib membayar.
"Persoalan kita adalah ketika terjadi perceraian, anak-anak sering kali menjadi korban. Padahal, anak-anak ini tetap membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tuanya," kata SF Hariyanto.
Ia menyoroti fakta di lapangan, di mana pengadilan sudah menetapkan besaran nafkah untuk anak dan mantan istri, namun dalam prakteknya kewajiban itu sering diabaikan.
"Pengadilan sudah memutuskan berapa kewajiban nafkah yang harus diberikan, tetapi dalam prakteknya sering kali tidak dilaksanakan. Ini yang menjadi perhatian kita bersama agar hak-hak anak tetap terpenuhi," ujarnya.
Melalui kerja sama ini, Pemprov Riau dan PTA Pekanbaru berkomitmen mengawal pelaksanaan putusan hingga benar-benar terealisasi, bukan hanya berhenti pada keputusan hukum.
Jika kewajiban nafkah tidak dipenuhi secara sukarela, Pemprov Riau siap mengambil langkah lebih tegas. SF Hariyanto menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (ASDATUN) dan lembaga terkait untuk mendorong eksekusi putusan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kita akan kawal. Kalau memang tidak bisa dilaksanakan secara sukarela, kita akan berkoordinasi dengan ASDATUN dan pihak terkait agar putusan pengadilan ini bisa dijalankan sebagaimana mestinya," tegasnya.
SF Hariyanto berharap, sinergi ini mampu memberikan kepastian hukum bagi perempuan dan anak di Riau. Mulai dari hak asuh, biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari, hingga jaminan masa depan anak.
"Harapannya, hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat lebih terlindungi," tutupnya.*****